Bambang : Presiden Wajib Ganti Susi

"Sebelum terlalu jauh, pelanggaran Undang-Undang ini, maka presiden mempunyai kewajiban untuk mengganti Susi"
ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF -- Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai cara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melakukan penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia telah melanggar aturan perundang-undangan.

Menurutnya, jika ingin menjaga laut nasional dari pencurian ikan bisa dilakukan dengan cara lain yang tidak merusak. Maka sangat beralasan bagi Presiden Joko Widodo untuk mengganti jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Sebelum terlalu jauh, pelanggaran Undang-Undang ini, maka presiden mempunyai kewajiban untuk mengganti Susi. Toh kinerjanya Susi juga sangat buruk," ungkap Bambang dilansir dari laman Parlementaria, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, Undang-Undang yang dilanggar Susi adalah UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dia mengatakan dalam Undang-Undang itu diatur bahwa bila kapal ditenggelamkan di pesisir laut wajib untuk diangkat, karena bangkai kapal bisa mencemari dan merusak ekosistem laut.

"Ada Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan aturan IMO (International Maritime Organization) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia," ujar Bambang.

Dia juga memperkuat argumennya dengan mengungkapkan, bahwa di Pasal 229 Undang-Undang Pelayaran, menyatakan bahwa pembuangan limbah, atau sampah kimia beracun di perairan laut wajib dikenakan sangsi penjara dua tahun.

"Menteri Susi ini juga melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 tentang Pencemaran di pasal 99," papar Bambang.

Tak hanya itu, anggota dewan dari Dapil Jawa Timur I ini juga menambahkan pelanggaran Susi pada Undang-Undang yang telah mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional, yakni Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS 1982.

"Dia juga melanggar ... Baca halaman selanjutnya