DPD RI: Hentikan Sementara Eksekusi Basko Hotel

"Eksekusi itu dianggap akan merugikan Sumbar"
Basko Hotel akan dieksekusi tahap 2. (istimewa)
kita, padahal sudah ada PP 69/1998 dan juga UU Perkeretaapian No 23/2007.

"Sudah ada aturan negara kita, mengapa aturan yang zaman Belanda juga dirujuk," ujar Leonardy Harmainy lagi.

Dalam waktu dekat Leonardy Harmainy sebagai Anggota DPD akan mempertanyakan soal eksekusi tempat usaha orang banyak ini kepada Mahkamah Agung dan juga mempertanyakan peraturan Zaman Belanda yang dipakai ini kepada pihak PT KAI. (*)