KPU Kabupaten Solok Usulkan 2 Alternatif Dapil di Pileg 2019

"Salah satu opsi yang diusulkan nyaris sama seperti mekanisme Dapil pada pileg 2014 silam"
Penyampaian usulan perubahan Dapil Pileg 2019 oleh KPU Kabupaten Solok (KLIKPOSITIF/Syafriadi)

SOLOK, KLIKPOSITIF -- Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok mengusulkan 2 alternatif Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Solok untuk pemilihan umum serentak pada April 2019 mendatang.

Salah satu opsi yang diusulkan nyaris sama seperti mekanisme Dapil pada pileg 2014 silam dimana hanya ada 4 Daerah Pemilihan dengan 35 kursi.

Diantaranya wilayah Dapil satu yang terdiri dari Kecamatan X Koto Diatas, X koto Singkarak dan Junjuang Sirieh dengan 6 kursi.

Kemudian Dapil dua tetap dengan wilayah kecamatan Gunung Talang, Kubung dan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dengan 11 kursi perwakilan di DPRD.

Kemudian Dapil tiga dengan wilayah Kecamatan Bukit Sundi, Payung Sekaki, Lembang Jaya, Danau Kembar dan Tigo Lurah dengan total 9 kursi.

Lalu diikuti dengan Dapil empat dengan wilayah kecamatan Hiliran Gumanti, Lembah Gumanti dan Pantai Cermim dengan 9 kursi.

Sementara itu, usulan kedua ada sejumlah perubahan yang sangat signifikan. Ada penambahan Dapil, dari empat menjadi lima Dapil dengan memecah wilayah Dapil dua dan Dapil empat serta jumlah alokasi kursi perwakilan di DPRD.

Dapil satu masih tetap, sementara Dapil dua dari sebelumnya tiga kecamatan menjadi dua kecamatan yakni IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan Kubung dengan alokasi kursi 6. Kecamatan Gunung Talang dan Danau Kembar menjadi Dapil tiga dengan 7 kursi.

Dapil empat terdiri dari Bukit Sundi, Lembang Jaya, Payung Sekaki dan Tigo Lurah dengan 7 kursi legislatif dan Dapil lima terdiri dari Hiliran Gumanti, Lembah Gumanti dan Pantai Cermin dengan alokasi 9 kursi.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Solok Elwiza, usulan penataan Dapil dan alokasi kursi merupakan amanat Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sebagaimana dijelaskan dalam PKPU.

"Kita hanya sebatas menata dan mengusulkan dengan berpedoman pada 7 azas yang sudah ditetapkan, keputusannya tetap di KPU Pusat bersama pihak terkait," ... Baca halaman selanjutnya