DPC PPP Akan Somasi DPRD Kabupaten Solok, Jika...

"Tiga kali kirimkan surat ke lembaga DPRD, namun belum mendapat respon"
Gedung DPRD Kabupaten Solok (Istimewa)

KABUPATEN SOLOK, KLIKPOSITIF -- DPC PPP Kabupaten Solok kembali mempertanyakan tindak lanjut atas surat usulan penggantian unsur Pimpinan DPRD asal PPP dari Yondri Samin kepada Dendi, S.Ag sebagai pengurus PPP Kabupaten Solok yang sah.

Ditegaskan Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Solok, Ayatullah, surat usulan penggantian pimpinan DPRD Kabupaten Solok dari partai PPP sebetulnya sudah dimasukkan ke lembaga DPRD Kabupaten Solok sejak September 2017 lalu.

"Kami pertanyakan bagaimana proses atas surat kami. Ini sudah amanat pengurus pusat PPP di bawah kepemimpinan H. Romahurmuziy sebagai pengurus Sah yang diakui Kemenkumham dan Kemendagri," sebut Ayatullah didampingi ketua OKK Zulhatrijon,  Rabu 14 Februari 2018.

Dijelaskannya, surat permintaan penggantian pimpinan dari partainya dilayangkan sebanyak 3 kali ke lembaga DPRD. Namun hingga saat ini belum ada respon dari lembaga DPRD Kabupaten Solok.

"Padahal DPRD Kabupaten Solok sudah melakukan konsultasi ke Kemenkunham dan Kemendagri, dan hasilnya jelas bahwa yang diakui adalah PPP dibawah kepemimpinan Romahurmuziy hingga kepengurusan ke DPC di daerah," sebutnya.

Melalui surat nomor nomor 43/DPC-PPP/KS/II-2018, pihaknya mendesak DPRD untuk menindaklanjuti surat yang telah dilayangkan. Jika tidak digubris dalam waktu dekat, maka DPC PPP Kabupaten Solok bakal mensomasi lembaga DPRD.

Penggantian unsur Pimpinan DPRD ini telah diatur dalam PP 16 tahun 2010 pasal 37 ayat 2 dan pasal 42 ayat 2 dan 3, serta tatib DPRD Kabupaten Solok pasal 40 ayat 4 dan pasal 45 ayat 3.

"Pimpinan DPRD bisa diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud  pada ayat 2 huruf d, apabila pemberhentian yang bersangkutan diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundangan," sebutnya di ruang Fraksi PPP.

Terkait hal ini, ketua DPRD Kabupaten Solok, Hardinalis Kobal masih belum bisa dikonfirmasi.

[Syafriadi]