Kemenhub Daftarkan "Derden Verzet" Atas Eksekusi Pelabuhan Kelas III Luwuk

"Kita menghormati putusan Pengadilan Negeri Luwuk, namun terhadap pelaksanaan eksekusi ini kami dari Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan Kejaksaan melakukan upaya perlawanan"
Ilustrasi (kemenhub)

KLIKPOSITIF -- Kementerian Perhubungan melalui Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan Wahju Adji H bersama-sama dengan Kepala Kejakasaan Negeri dan Tim dari Kejaksaan Negeri Banggai mendaftarkan gugatan perlawanan hukum (derden verzet) atas eksekusi Pengadilan Negeri Luwuk atas aset Barang Milik Negara (BMN) berupa lahan pelabuhan yang digunakan untuk Pelabuhan Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah (7/4).

“Kita menghormati putusan Pengadilan Negeri Luwuk, namun terhadap pelaksanaan eksekusi ini kami dari Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan Kejaksaan melakukan upaya perlawanan,” demikian disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan di Jakarta (9/4).

Dijelaskan oleh Baitul Ihwan, Biro Hukum Kemenhub menempuh upaya hukum perlawanan dilakukan atas eksekusi pelabuhan kelas III Luwuk tersebut karena didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan Wahju Adji menambahkan bahwa pertimbangan pertama, karena Kemenhub bukan merupakan pihak dalam perkara namun eksekusi dari pengadilan berimbas pada adanya eksekusi lahan Pelabuhan Luwuk.

“Gugatan perlawanan ini dilakukan karena beberapa pertimbangan hukum. Salah satunya karena eksekusi ini berimbas dengan eksekusi lahan Pelabuhan Luwuk,” ungkap Wahju Adji.

Pertimbangan lainnya, adalah karena lahan yang digunakan oleh pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut merupakan lahan yang perolehannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan legalitasnya sah dengan kepemilikan hak sertifikat Hak Pakai Nomor 00003 Tahun 2014 atas nama Kementerian Perhubungan.

Selain itu, aset yang akan dilakukan eksekusi tersebut merupakan aset negara yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 ... Baca halaman selanjutnya