Revisi UU PNPB Masih Tahap Finishing, Komisi XI: Orang Matipun Harus Bayar

"Sekarang ini BNPB itu paling banyak diambil dari masyarakat. Bahkan mau nikah, surat nikah dan orang mati pun kena BNPB. Ini yang saat ini tengah kami ubah"
ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF - Komisi XI Dewan Perwakilan rakyat (DPR) RI yang membawahi perbankan dan keuangan, saat ini tengah melakukan fnishing terkait revisi Undang-Undang No 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Anggota Komisi XI DPR RI Elviana mengatakan, revisi UU tentang PNBP itu dilakukan, karena ketentuan yang ada pada UU tersebut dinilai memberatkan masyarakat, karena sebagai besar PNPB itu diambil dari masyarakat.

"Sekarang ini BNPB itu paling banyak diambil dari masyarakat. Bahkan mau nikah, surat nikah dan orang mati pun kena BNPB. Ini yang saat ini tengah kami ubah," kata politisi PPP itu saat kunjungannya ke Padang, Selasa, 17 April 2018.

Dikatakannya, jika revisi UU tentang PNBP itu nantinya selesai, maka masyarakat pun tidak lagi terbebankan. Saat ini, kata dia, ada satu perjuangan yang sangat berat bagi kawan-kawan di Komisi XI, yaitu menghilangkan salah satu pasal di UU tentang BNPB tersebut.

"Pasal itu soal kebutuhan dasar masnusia, rumah sakit dan perguruan tinggi. Sekarang dengan adanya uang kuliah tunggal, biaya kuliah negeri malah lebih mahal dari pada swasta, apalagi ada BLU," ujar anggota DPR Dapil Jambi itu.

Ia pun mencontohkan kebijakan BLU di Universitas Jambi. Di sana, katanya, sejak BLU diberlakukan, Rektornya pun langsung menerapkan parkir berbayar. Ini yang diusahakan untuk dipangkas.

"Saat ini Pemerintah masih menganggap pendidikan tinggi tetap dikenakapan PNPB, kami di fraksi-fraksi DPR, lagi berkutat untuk memangkasnya, karena sangat memberatkan mahasiswa," bebernya.(*)