Pemilu 2019 Tetap Mencoblos, Mendagri: Tidak Mungkin Pakai e-Voting

"Teknis penggunaan e-voting itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"
Ilustrasi pemungutan suara Pemilu (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 mendatang tidak mungkin menggunakan teknologi e-Voting.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan teknis penggunaan e-voting itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat jelas dan tegas, bahwa suara sah adalah dengan cara mencoblos. Tidak diatur mengenai e-Voting, jadi tidak mungkin Pemilu 2019 pakai e-Voting," katanya.

Ia menjelaskan, hal itu juga berkaitan mengenai penggunaan Noken yang selama ini dilakukan dalam Pemilu khusus untuk wilayah di Papua. Menurut Tjahjo, dalam UU Pemilu itu juga tidak ada ruang untuk penggunaan noken.

"Sistem pada Pemilu 2019 adalah one man one vote, dengan cara mencoblos surat suara," ucap dia.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, menambahkan, Pasal 353 UU Pemilu mengatur beberapa poin. Bahwa pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Pada poin b, juga ditegaskan bahwa Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota," jelas Bahtiar.

Selanjutnya, pada Pasal 353 UU Pemilu, ayat 1 poin c, disebutkan bahwa mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Lantas untuk sistem noken, Bahtiar menjelaskan bahwa sistem noken telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 dengan menyesuaikan budaya masyarakat asli Papua.

Sistem ini, ... Baca halaman selanjutnya