Mendagri: PNS Koruptor Harus Dipecat Secara Tidak Hormat

"Hingga kini masih 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja"
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (Setkab)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah tingkat daerah untuk segera menindak Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan yang harus dilakukan berupa pemecatan.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, setiap PNS koruptor yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dipecat secara tidak hormat.

Sebab, menurut dia, tindak pidana korupsi merupakan Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa. Desakan tersebut direalisasikannya melalui Surat Edaran (SE) Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

"Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," katanya dilansir dalam laman resmi Sekretariat Kabinet.

Tembusan Surat Edaran itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat hingga kini masih 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat," kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa.

Berdasarkan data itu pula, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu sebanyak 52 orang.

Namun untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Sumatra Utara menempati peringkat ... Baca halaman selanjutnya