Dipanggil Bawaslu Sumbar, Hendrajoni Mangkir Lagi

"Ini kedua kalinya Hendrajoni mangkir dari pemannggilan yang dilakukan Bawaslu Sumbar"
Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni kembali tidak hadir dari panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam agenda klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu. Ini kedua kalinya Hendrajoni mangkir dari pemanggilan Bawaslu Sumbar setelah sebelumnya pada tanggal 5 Oktober di Pessel Hendrajoni tidak berada di tempat alias di luar kota.

Anggota Bawaslu Sumbar Elli Yanti mengatakan, klarifikasi kedua seyogyanya dilaksanakan kemarin (10/10), terjadwal sekitar pukul 11.00 WIB di kantor Bawaslu Sumbar. Bawaslu berharap yang bersangkutan hadir untuk memberikan keterangan.

Elli Yanti menjelaskan untuk kedua kalinya Hendrajoni tidak memenuhi undangan Bawaslu maka pihaknya akan melakukan upaya lain untuk kasus ini. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu, ketika terlapor tidak hadir maka itu tidak bisa menghalangi Bawaslu memproses laporan tersebut.

"Saya baca di media, terlapor menganggap ketika sudah mengkomunikasikan dengan Bawaslu kabupaten, dianggap sudah hal yang sama yang akan diklarifikasi oleh Bawaslu Sumbar. Padahal ketika Bawaslu Pessel melakukan penelusuran, itu juga bagian dari proses investigasi," jelasnya.

Terkait sikap yang akan diambil oleh Bawaslu ke depannya, Elli Yanti mengatakan pihaknya perlu membahas hal ini dalam rapat sesama komisioner untuk mengambil langkah berikutnya, termasuk bersama sentra Gakkumdu.

"Kami akan bahas lagi ini dalam rapat pleno, termasuk dengan Gakkumdu dan nanti akan dibuat putusan apa yang akan kami lakukan ke depannya," ujarnya.

Sebelumnya, Hendrajoni mengaku telah memberikan keterangan kepada Bawaslu Pessel setelah videonya tentang bantuan Presiden Jokowi menjadi viral. Kemudian masih ada lagi pemanggilan berikutnya oleh Bawaslu Sumbar. Dia menilai keterangan dari Bawaslu kabupaten itu bisa diberikan ke provinsi dan pusat.

Bahkan mantan polisi itu minta Bawaslu Kabupaten dibubarkan saja kalau tugas dan fungsi masih di Provinsi. ... Baca halaman selanjutnya