KPID Sumbar Awasi Lembaga Penyiaran di Tahun Politik

"Saat ini, baru enam televisi kabel yang mempunyai izin"
FGD KPID Sumbar bersama Media Cetak dan Online. (Joni Abdul Kasir/Klikpositif)
televisi kabel ilegal di Sumbar dikarenakan murahnya biaya iuran sehingga masyarakat tertarik. Hanya saja, karena tanpa izin membuat konten televisi itu tidak terpantau dan tidak jarang berisikan pornografi, radikalisme sampai tayangan yang tidak mendidik dan merusak moral, terutama bagi anak-anak.

"Iurannya cukup murah, beragam mulai Rp50 ribu sampai Rp100 ribu. Namanya saja ilegal, sehingga murah. Padahal, akibat negatif yang akan diderita pelanggan cukup banyak. Untuk itu, kita minta masyarakat melaporkan kalau ada televisi kabel ilegal di daerahnya. Kita akan turun dan menindaknya," kata Yuni.

Menurut Yuni, televisi kabel ilegal ini banyak memiliki efek negatif. Selain kontennya tidak terpantau, bagi pelanggan juga akan kesulitan jika melakukan komplain.

"Misalnya saja, pelanggan tidak mendapatkan pelayanan memuaskan karena siarannya sering hilang. Kemana harus komplain, karena mereka ilegal. Coba kalau legal, mereka bisa mengadu ke KPID Sumbar," tegasnya.

Yuni mengatakan kendati KPID Sumbar dalam keterbatasan anggaran, namun pihaknya tidak akan terpengaruh untuk menindak televisi kabel ilegal yang beroperasi. Pasalnya, persoalan televisi kabel masuk dalam kewenangan KPID Sumbar.

"Tanpa operasional pun, kita akan turun. Kita akan tindak televisi kabel ilegal ini. Sudah ada beberapa yang kita tindak, mulai dari teguran hingga mencabut izinnya," tegasnya.

FGD tersebut diikuti Ketua KPID Sumbar, Afriendi dan anggota KPID Sumbar Robert Cenedi, Andres, Jimmy Syah Putra Ginting, Melani Friati, Mardhatilah dan Yuni Ariati.

Selain masalah isu televisi kabel, juga dibahas persoalan pengawasan KPID Sumbar terhadap lembaga penyiaran televisi lokal dan radio.

"Peran Media Cetak dan Online Mendorong Terwujudnya Penyiaran Sehat dan Berkualitas di Sumbar"

[Joni Abdul Kasir]