Mengkhawatirkan, Data KPAN 2016 Mencatat Lebih 15 Ribu LGBT di Sumbar

"Data tersebut ditampilkan dalam rapat bersama membahas kesepakatan menumpas LGBT di Sumbar "
Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi Rumah Sakit Umum Pusat M Djamil Padang, dr Armen Ahmad, SpPD- KPTI FINASIM (Ist)
segi pemerintah daerah, Armen meminta gubernur membuat surat edaran bagi yang ingin menikah untuk dapat diperiksa kesehatannya. Karena, ini untuk mengecek apa mereka terjangkit HIV atau tidak.

"Cara diperiksa kesehatan ini dapat menjadi cara ampuh agar mereka yang ingin menikah agar tidak terjangkit HIV. Kemudian, mereka nantinya juga dapat terhindar dari pengaruh LGBT ini. Sebab, jika mereka ingin menikah perlu dilakukan tes kesehatan terlebih dahulu," ulasnya.

Kemudian, mensosialisasikan bahaya LGBT ini kepada setiap sekolah. Tidak hanya kepada orang tua murid. Namun berikan pelatihan kepada guru agar mereka dapat juga mensosialisasikan kembali. "Ini perlu, sosialisasi ini untuk berikan edukasi tentang bahaya LGBT baik kepada guru, orang tua murid hingga siswa," tuturnya.

Lalu, ketika masuk sekolah perlunya dibuat perjanjian. Jika ada mereka yang berprilaku menyimpang untuk diberhentikan. "Ada aturan seperti ini dapat menakuti mereka. Jika melanggar akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi, mereka akan takut dan akan berhenti untuk berprilaku menyimpang,"terangnya.

Namun ini selalu dilakukan survei ungkap Armen, sehingga dapat mengetahui. Mereka yang berubah berapa dan masih belum berubah berapa. Karena, dari segi medis perilaku menyimpang LGBT ini merupakan penyakit dan itu dapat dicegah serta disembuhkan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengungkapkan, akan menyepakati bersama dengan stakeholder terkait dalam pemberantasan perilaku menyimpang LGBT di Sumbar ini perlunya tindakan, sosialisasi dan pembinaan, sehingga dengan harapan perilaku menyimpang ini dapat berkurang.

"Kita akan rapat lebih besar lagi nanti. Kita akan undang rektor perguruan tinggi, kepala sekolah, bupati/ walikota bahakan walinagari. Dan, stakeholder lainnya guna membahas ini selanjutnya," ujarnya.

Namun, untuk mengatasi ini perlunya melahirkan payung hukumnya, perlu peraturan nagari dan saat ini dasarnya telah ada yakni ... Baca halaman selanjutnya