Penerima Nobel Minta Pemimpin Dunia Lawan Berita Hoax

"Kami mendesak para pemimpin di seluruh dunia mengambil tindakan mempromosikan model demokratis dan debat publik terbuka"
Christophe Deloire, direktur Reporters Without Borders (RSF) dan peraih Hadiah Nobel Perdamaian Iran Shirin Ebadi (alhurriyat)

KLIKPOSITIF - Sebanyak 25 orang pemikir termasuk penerima Nobel mendeklarasikan jaminan hak atas informasi yang dapat dipercaya di era internet.

Ekonom Amartya Sen dan Joseph Stiglitz, pengacara Iran dan aktivis hak asasi manusia Shirin Ebadi dan penulis Mario Vargas Llosa merupakan salah satu penandatangan Deklarasi Internasional tentang Informasi dan Demokrasi.

"Kami mendesak para pemimpin di seluruh dunia mengambil tindakan mempromosikan model demokratis dan debat publik terbuka di mana warga dapat mengambil keputusan atas dasar fakta," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

"Ruang informasi dan komunikasi global menurut mereka adalah kebaikan bersama yang harus dilindungi untuk memfasilitasi pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat," tuturnya.

Mereka menambahkan bahwa manusia memiliki hak fundamental menerima informasi yang dikumpulkan secara bebas, diproses dan disebarluaskan, sesuai dengan prinsip komitmen terhadap kebenaran, pluralitas sudut pandang dan metode rasional untuk menetapkan fakta.

Dokumen itu menyerukan dukungan para pemimpin dunia termasuk Presiden AS Donald Trump untuk mendukung hal tersebut sehingga berita pasu tidak mendoktrin semua pihak.

Para pemimpin dunia harus mengambil sikap terhadap masalah ini ketika mereka berkumpul untuk Forum Perdamaian pada 11-13 November di Paris.

Dilansir dari laman hurriyetdailynews, deklarasi itu disusun selama dua bulan di bawah arahan Ebadi dan Christophe Deloire. Mereka merupakan kepala Reporters Without Borders, yakni sebuah organisasi yang membela kebebasan pers dan hak wartawan di Paris.

Penandatangan lainnya juga dilakukan oleh mantan presiden Senegal Abdou Diouf, pengacara Cina dan aktivis hak asasi manusia Teng Biao, dan ilmuwan politik Francis Fukuyama.