DPRD Agam Sepakati 31 Ranperda Masuk Propemperda 2019

"31 ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun 2019 terdiri dari 12 ranperda lanjutan pembahasan, 8 ranperda inisiatif DPRD, 8 ranperda dari pemerintah daerah, dan 3 ranperda wajib."
Bupati Agam bersama Pimpinan DPRD saat Paripurna (Ist)

AGAM, KLIKPOSITIF -- DPRD dan Pemkab Agam menyepakati 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Agam tahun 2019.

Penetapan kesepakatan Propemperda 2019 itu ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Kabupaten Agam bersamaan dengan pengesahan APBD Agam tahun 2019 dalam rapat paripurna, di ruang sidang utama gedung DPRD, Kamis (08/11) malam.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Marga Indra Putra didampingi Wakil Ketua, Lazuardi Erman, Taslim, Suharman dan dihadiri Bupati Agam Indra Catri, unsur Forkopimda, anggota dewan, kepala OPD, Camat, dan undangan lainnya.

Ketua Bapemperda DPRD Agam, Irfawaldi dalam laporannya menyampaikan 31 ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun 2019 terdiri dari 12 ranperda lanjutan pembahasan, 8 ranperda inisiatif DPRD, 8 ranperda dari pemerintah daerah, dan 3 ranperda wajib.

Dijelaskan, 12 Ranperda lanjutan pembahasan seperti, Ranperda Lembaga Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Tanggungjawab Sosial Perusahan dan Lingkungan, Pemberdayaan Perlindungan dan Pembinaan UMKM, Transportasi Darat, Pengelolaan Pariwisata, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perindungan Peremuan dan Anak, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Agam tahun 2010-2030, kemudian Ranperda Tentang Nagari.

Kemudian 8 Ranperda inisiatif DPRD seperti, Penyelenggaran Pelayanan Publik oleh Komisi I, Pecegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba oleh Komisi I, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan oleh Komisi II, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Komisi II, Perlindungan Burung Di Kawasan Tertentu oleh Komisi II, Jasa Penerangan Umum oleh Komosi III, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) oleh Kmisi III, dan Ranperda Pengelolaan Kekayaana Budaya oleh Komisi IV.

Sedangkan 8 ... Baca halaman selanjutnya