Bawaslu Pessel Tangani Dugaan Pelanggaran Pemilu Terhadap Netralitas ASN

"Netralitas ASN juga diatur dalam UU No 5 tahun 2014"
Ketua Bawaslu Pessel Erman Wadison (KLIKPOSITIF/Kiki Julnasri)

PESSEL, KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengkaji laporan pelanggaran Pemilu terhadap netralitas Plt. Kemenag Pesisir Selatan sebagai Apartur Sipil Negera (ASN).

"Pada Jumat 28 Desember 2018 salah satu masyarakat atas nama Nurdin, melapor ke pihak kami dugaan pelanggaran netralitas ASN yang melibatkan Plt Kemenag Pessel, Firdaus, dengan nomor tanda terima: 02/LP.Berkas/PL/Kab/03.15/XII/2018," kata Ketua Bawaslu Pessel Erman Wadison, di Painan, Kamis (10/1).

Berdasarkan kajian awal, Bawaslu mengambil kesimpulan laporan itu telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Sebab bahan pertimbangan Bawaslu Pessel akan melakukan tahap klarifikasi.

"Laporan tersebut telah kami registrasi pada 31 Desember 2018 dengan nomor: 01/LP/PL/Kab/03.15/XII/2018. Termasuk juga kami telah melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan terhadap terlapor Plt Kemenag Pessel atas nama Firdaus," jelasnya.

Menurutnya, sesuai yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Pasal 283, bahwa ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu. Apalagi jika ada yang sampai berkampanye atau melakukan politik praktis terhadap calon yang didukung.

"Netralitas ASN juga diatur dalam UU No 5 tahun 2014. Apakah nanti terlapor memenuhi unsur pelanggaran atau tidak, kami belum bisa menyampaikannya karena masih dalam tahap kajian," katanya.

Selain laporan teraebut, Bawaslu Pessel juga menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN terhadap Kepala Raudatul Atfal (RA) Aisyiah Sago atasnama Titik Yulianti. Di sini terlapor diduga telah terlibat politik praktis karena mendukung dua orang calon legislatif pada Pemilu 2019.

"Sesuai hasil klarifikasi sebelumnya, ternyata yang bersangkutan bukanlah seorang ASN, melainkan kepala sekolah swasta setingkat TK/PAUD. Jadi, ini tidak termasuk dalam pelanggaran Pemilu," ... Baca halaman selanjutnya