Pemilu 2019, Sekdaprov Sumbar Minta ASN Bijak dalam Bermedia Sosial

"Sesuai aturan, ASN juga dilarang memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, apakah itu Presiden maupun Calon Legislatif"
Sekda Provinsi Sumbar, Alwis (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), Alwis meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas dalam Pemilu 2019 ini. Sesuai aturan, ASN dilarang memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, apakah itu Presiden maupun Calon Legislatif.

"Aturannya sudah jelas, jika ada yang melanggar akan kami sanksi sesuai aturan," tegasnya saat dihubungi KLIKPOSITIF, Jumat 12 Januari 2019.

Dikatakannya, ada beberapa poin larangan dalam menjaga netralitas ASN, diantaranya dilarang mengunggah, memberi like, mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar serta visi misi salah satu pasangan melalui media sosial.

"Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah dijelaskan tentang larangan-larangan yang tak boleh dilakukan ASN. Kemudian dalam surat KemenpanRB Surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017," ungkap Alwis.

Dijelaskannya, pelanggaran netralitas ASN ini akan diberikan sanksi administrasi atau sanksi hukum disiplin mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

"Sekarang hampir setiap ASN aktif dan memiliki akun di medsos. Kami minta mereka bijak dan jangan terbawa arus dengan kondisi politik saat ini, tetap jaga netralitas," pintanya.

Pemerintah bersama Badan Pengawas Pemilu, lanjutnya terus melakukan pemantauan akun ASN. Pun demikian masyarakat juga bisa dan diminta untuk melaporkan jika menemui akun PNS yang tidak netral.

"Inspektorat daerah dan Bawaslu akan selalu memonitor. Namun tidak semua akun milik PNS terpantau, untuk itu jika masyarakat menemukan ketidaknetralitasan PNS laporkan," tukasnya.

[Joni Abdul Kasir]