Awasi Penyaluran Bansos, Pemprov Sumbar Tunggu SOP Pusat

"6T menjadi tujuan yang ingin dicapai"
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) Alwis mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk mengawasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Pengawasan dilakukan dalam bentuk satuan tugas (Satgas) Dukungan Pengamanan Bansos.

"Kami baru saja mengikuti telekonferensi di Mapolda Sumbar soal nota kesepahaman (MoU) Kemensos dengan Polri untuk mengawasi distribusi bansos. Jadi akan ada satgas. Saat ini baru di tingkat pusat dan akan berlanjut ke daerah," kata Alwis saat dihubungi KLIKPOSITIF, Jumat 11 Januari 2019 di Padang.

Dijelaskannya, dalam kerja sama tersebut, 6T menjadi tujuan yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi.

"Kami di daerah tentu menunggu SOP nya bagaimana bentuk kerja sama di daerah nantinya," ujarnya.

Dilanjutkan Alwis, dari keterangan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dana Bansos tiap tahun mengalami peningkatan termasuk tahun ini. Tahun lalu lebih kurang Rp39 triliun. Tahun ini naik menjadi Rp54,3 triliun.

"Untuk itu butuh pengawasan supaya 6T tersebut tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami di daerah siap mendukung program pusat karena pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan pusat," sebutnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Sumbar Abdul Gafar menyebut akan menunggu bagaimana mekanisme dan SOP nya.

"Program pusat dalam bentuk bansos memang banyak untuk daerah seperti bantuan tunai untuk keluarga harapan, ada beras sejahtera yang dulunya disebut beras miskin, sekarang beras sejahtera," jelasnya.

[Joni Abdul Kasir]