Wagub Sumbar: Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Hajat Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah

"adanya Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini merujuk pada Pasal 34 A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"
Sidang Paripurna DPRD Sumbar, Jum'at (11/1) (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memberikan tanggapan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar pada Jum'at 11 Januari 2019.

“Usulan ranperda ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD Sumbar dan kami berikan jawaban bahwa ada yang perlu diubah, yakni agar Ranperda ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi," ujar Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.

Ia mengungkapkan bahwa, adanya Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini merujuk pada Pasal 34 A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

"Dasar itulah yang diambil oleh DPRD Sumbar dalam memprakarsai Ranperda ini. Selain itu, adanya Ranperda ini mungkin juga karena keprihatinan dari anggota DPRD Sumbar yang melihat masyarakat di Dapil-nya dalam keadaan yang tidak mampu," ujar Nasrul Abit.

Ia menjelaskan bahwa, sebelumnya telah ada regulasi yang membahas mengenai hal ini sebelumnya, namun belum terlaksana dengan begitu baik.

Dijelaskannya, pemberian bantuan sosial ke masyarakat tidak diperbolehkan oleh Permendagri karena tidak merujuk kepada Pasal 34 UUD 1945. Oleh karena itu, melalui Ranperda ini diharapkan bahwa masyarakat miskin dan tidak mampu yang bisa masuk dalam kategori bisa menerima bantuan dari APBD melalui dana hibah bansos.

Ranperda ini lanjutnya, tentunya terlebih dahulu akan diteliti dulu oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, Pemprov Sumbar akan meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada Kemendagri sehingga Perda ini akan disahkan.

"Harapan kita semoga Ranperda ini dapat disetujui oleh Kemendagri, karena menyangkut hajat orang banyak dari mereka yang tidak mampu. Ranperda ini bagus namun harus disesuaikan dengan regulasi ... Baca halaman selanjutnya