Pemko Payakumbuh Gelar Diskusi Transaksi Non Tunai dengan BI Sumbar

"Diskusi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM para ASN yang bergelut di keuangan "
Wawako Payakumbuh, Erwin Yunaz bersama Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Rupiah, Logisik Dan Administrasi Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Rihando (Istimewa)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Untuk meningkatkan pemahaman seluruh kepala dinas dan bendahara di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait gerbang pembayaran nasional dan transaksi non tunai, Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar diskusi terkait implementasi transaksi non tunai dengan menghadirkan nara sumber dari Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumbar.

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz mengatakan diskusi ini memang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM para ASN yang bergelut di keuangan dalam transaksi tunai, termasuk mengoperasikan beberapa aplikasi yang telah digunakan oleh Pemko Payakumbuh maupun dari Bank Indonesia untuk pengelolaan keuangan.

“Jika memakai aplikasi ini, akan terlihat lalu lintas keuangan. Ini membuktikan kami di Pemko Payakumbuh sangat transparan dalam hal ini,” katanya, Jumat 8 Februari.

Wawako juga mengatakan semenjak 1 Januari 2018, Pemko Payakumbuh sudah menerapkan transaksi non tunai. Baik itu untuk pembayaran SPPD, Honor PNS, ATK dan Gaji . Termasuk pembayaran untuk transaksi pengadaan barang maupun pembangunan kepada pihak ketiga

Sementara itu Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Rupiah, Logistik Dan Administrasi Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Rihando menuturkan transaksi non tunai ini efektif untuk mencegah terjadinya uang hilang, kesalahan hitung, dan juga peredaran uang palsu.

”Dana yang mengalir dalam setiap transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel dan administrasi pengelolaan kas menjadi tertib. Kemudian bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai risiko kehilangan, kesalahan hitung dan sebagainya,” katanya.

Ditambah lagi seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, pengendalian internal pengelolaan kas meningkat, efektifitas dalam transaksi pembayaran dan penerimaaan laporan keuangan daerah dapat tersaji tepat waktu, belanja daerah lebih efisien dan penerimaan daerah dapat lebih ... Baca halaman selanjutnya