Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Rendah

"Pekerja yang sudah membayar iuran maka layak untuk mendapatkan hak atas rumah"
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menilai bahwa saat ini kinerja sosial BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Sehingga hal itu berdampak pada pekerja.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Mafirion. Menurut dia, pekerja yang sudah membayar iuran maka layak untuk mendapatkan hak atas rumah.

"Ini yang perlu kita koreksi, jangan dibiarkan seperti ini. Komisi IX harus kontrol ini. Bahkan sosialisasi BPJS KT masih rendah. Jadi masyarakat ikut asuransi BPJS KT karena sadar kebutuhan, bukan hanya karena diwajibkan," katanya dalam sebuah pernyataan resmi.

Pendapat Mafirion berkaca pada pencapaian pembanguan rumah yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2018. Dimana saat itu, 13 ribu rumah berhasil dibangun.

"Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan hanya 5 ribu rumah," ujar dia.

Bahkan Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, para pekerja tidak tertarik kredit properti yang disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui bank.

Sebab kata dia, bunga kreditnya mencapai 3 persen, jadi 7 setengah persen. Sementara yang disediakan Kementerian PUPR hanya 5 persen fix, tidak fluktuatif.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menyatakan sepaham dengan yang disampaikan oleh Mafirion.

Bahkan ia mengusulkan agar digelar rapat secara lebih lengkap. "Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mafirion. Kayak-nya kita harus membuat rapat lebih lengkap, mendengarkan laporan dari hasil pekerjaan kemudian kita sandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mafirion," ujarnya.

Menurutnya Komisi IX DPR RI berhak mengetahui manfaat sosial yang didapat masyarakat setelah menjadi peserta BPJS KT.

"Selama mereka menjadi pekerja, kemudian apa yang bisa kita berikan dengan jumlah uang yang sudah terkumpul sekian banyaknya, yang sudah kita ... Baca halaman selanjutnya