Portal Pendaftaran P3K Sudah Dibuka, Pemkab Pessel masih Lakukan Pengkajian

"Pesisir Selatan masih mempersiapkan diri untuk P3K sesuai dengan kondisi kedaerahan"
Kepala BKPSDM Pessel, Ahda Yanuar (KLIKPOSITIF/Kiki Julnasri Priatama)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat masih belum bisa memastikan kapan dibukanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (P3K) dari daerah ini.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pesisir Selatan, Ahda Yanuar menyebutkan, pemerintah daerah masih melakukan pengkajian. Dia menyebut, Pesisir Selatan masih mempersiapkan diri untuk P3K sesuai dengan kondisi kedaerahan.

"Karena untuk penggajian P3K sepenuhnya dibebankan kepada APBD. Sekarang kita masih mengkajinya dan skedulnya masih bersifat tentatif sesuai kondisi di masing-masing daerah," sebut Ahda Yanuar kepada wartawan saat diwawancara.

Dia menjelaskan, pengangkatan P3K tahun ini dibebankan dari APBD setelah diangkat nanti. Hal ini diakuinya membuat daerah harus mengkaji persiapan anggaran karena APBD 2018 sudah ditetapkan.

"Tentang penggajian disampaikan Menpan pada Rakor dengan sejumlah kepala daerah sebelumnya. Sesuai dalam PP nomor 49 tahun 2019 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (P3K) yang sudah ditetapkan," terangnya.

Menurutnya, sesuai dengan databes BKN RI, jumlah kuota penerimaan P3K di daerah ini tercatat sebanyak 549 orang dan masing-masing P3K yang akan diterima ditentukan sesuai formasi, yakni tenaga guru, kesehatan dan juga penyuluh.

"Jadi kita data dulu, sesuai dengan database dari BKN. Terus kita koordinasikan dengan DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)," jelasnya.

Lanjutnya, jika saja pengangkatan P3K tahun ini tidak langsung dibebankan dalam APBD. Maka, untuk Pesisir Selatan akan melakukan penetapan sesuai dengan skedul yang telah direncanakan. Namun, karena kendala teknis sehingga harus dikaji dulu sesuai kesiapan daerah.

"Kita garisbawahi, bukan daerah tidak mau, bukan. Tapi, kebutuhan untuk P3K, kita harus hitung dulu dengan APBD kita. Jangan nantinya, perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan 2018 menjadi terganggu," ... Baca halaman selanjutnya