H-7 Pejabat Pemprov Sumbar Dilarang Keluar Negeri

"Saya tidak buat agenda pada saat itu karena sudah instruksi Mendagri"
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG,KLIKPOSITIF-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran (SE) untuk para pejabat daerah jelang Pemilu 2019. Isi SE Mendagri itu adalah tidak diperkenakan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat daerah melakukan kunjungan dinas ke luar negeri tujuh hari kalender sebelum dan sesudah 17 April 2019.

Menindaklanjuti SE Mendagri, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengaku tidak membuat agenda perjalanan dinas seseuai dengan larangan terinci dalam SK tersebut.

"Memang benar ada surat edaran dari Mendagri yakni tidak diperkenankan kunjungan dinas ke luar negeri bagi kepala daerah tujuh hari kalender sebelum dan sesudah pemilu 2019. Dan, saya tidak buat agenda pada saat itu karena sudah instruksi Mendagri," ujar Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Rabu, 20 Maret 2019.

Merujuk SE itu maka para pejabat daerah dilarang bepergian ke luar negeri selama periode 10 - 24 April 2019. Larangan itu tertuang dalam SE nomor 099/892/SJ bertanggal 1 Februari 2019. Merujuk SE itu maka larangan tersebut tak hanya berlaku bagi kepala daerah, tetapi juga jajaran pemda termasuk DPRD dan para pegawainya.

"Jadi tidak hanya kepala daerah saja. Tetapi, instruksi ini juga berlaku bagi Bupati dan Walikota, serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, serta ASN pemerintah daerah," katanya.

Selain itu, Wagub menghimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumbar agar bersikap netral dalam pada pemilu 2019. "Jaga netralitas sebagai aparatur negara," katanya. (*)