Hari Ini, Pengadilan Negeri Pasbar Gelar Sidang Pertama Kasus Politik Uang Caleg PKS

"Kejaksaan Negeri setempat menyatakan berkas perkara tersebut lengkap atau P21"
Ilustrasi (Net)

PASAMAN BARAT, KLIKPOSITIF -- Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menerima limpahan Berkas perkara dugaan politik uang yang melibatkan salah satu caleg Partai Keadilan Sejahtera berinisial AH.

Pihak Pengadilan telah menerima berkas kasus tersebut setelah Kejaksaan Negeri setempat menyatakan berkas perkara tersebut lengkap atau P21.

Humas Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Zulfikar Berlian mengatakan, berkas kasus tersebut baru diterima oleh pihaknya pada Senin, 25 Maret 2019 sore.

"Benar limpahan berkas atas nomor perkara 215/Pid.sus/2019/PN.PSB telah kita terima sore tadi, tentang dugaan pelanggaran pemilu dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat," katanya.

Terkait jadwal, caleg berinisial AH ini akan menjalani sidang pertamanya pada hari ini, Selasa 26 Maret 2019, "Proses persidangan nya dilakukan selama 7 hari kerja, dan perkara tersebut sudah putus dalam jangka tersebut," tegasnya.

Ia menyebutkan, sidang ini merupakan kasus pelanggaran kampanye pertama yang masuk ke ranah persidangan di Pasaman Barat.

Diketahui, kasus ini terungkap setelah pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasaman Barat menerima laporan dari masyarakat yang masuk melalui Panwaslu Kecamatan Lembah Malintang beberapa waktu lalu.

Dalam laporan itu diketahui bahwa caleg PKS itu diduga melakukan perjanjian dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akte notaris pada (5/3) lalu.

Dirinya disangkakan melanggar Pasal 280 Ayat (1) junto Pasal 523 Ayat (1) UU No 7 Tahun 2017, sehingga diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Pelanggaran ini disimpulkan setelah Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Bawaslu Pasaman Barat melakukan pembahasan hasil penyelidikan.

Maka Gakumdu menyimpulkan hasil penyelidikan praktek politik uang, yang dilakukan oleh oknum caleg Partai Keadilan Sejahtera masuk ke tahap penyidikan lebih lanjut.

Laporan pelanggaran ini sudah diputuskan ... Baca halaman selanjutnya