DPRD Desak Pemko Payakumbuh untuk Tertibkan Galian C tak Berizin di Bypass

"Kalau memang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pemko harus segera melakukan penertiban terhadap usaha tambang tersebut"
Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Yendri Bodra Dt Parmato Alam. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

KLIKPOSITIF, PAYAKUMBUH -- Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Yendri Bodra Datuak Parmato Alam mendesak Pemerintah Kota (Pemko) untuk mengambil tindakan tegas dengan melakukan penertiban terhadap tambang galian C tak berizin di sepanjang pinggiran Jalan Bypass, Kecamatan Payakumbuh Barat.

"Kalau memang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pemko harus segera melakukan penertiban terhadap usaha tambang tersebut," kata Dt Parmato Alam ketika ditemui di ruangannya, Kamis (11/7).

Menurut politisi Golkar tersebut, usaha pertambangan yang tak mengantongi izin bisa saja menimbulkan berbagai efek negatif ke depan, diantaranya kerusakan lingkungan yang bisa saja mengakibatkan musibah yang akan merugikan masyarakat.

"Jangan sampai kepentingan sekelompok orang menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Karena itu, sekali lagi minta Pemko Payakumbuh untuk segera menertibkan galian C yang tak berizin itu," tegasnya.

Seperti diketahui, kegiatan tambang galian C di sepanjang Jalan Baypass belakangan ini kembali marak. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh di lokasi tersebut ada empat pengusaha pemilik lahan dan sampai sejauh ini belum satupun yang mengantongi IUP dari provinsi.

"Diantara keempat pemilik lahan tersebut, baru satu yang tengah mengajukan IUP ke provinsi dan sampai sekarang izinnya belum keluar. Sedangkan tiga lainnya tidak punya izin sama sekali," jelas Kepala DLH Kota Payakumbuh, Dafrul Pasi, Rabu (10/7).

Pihak DLH sendiri kata Dafrul Pasi sudah sempat memberikan teguran terhadap pengusaha tambang tersebut. Dan apabila peringatan yang sudah diberikan tetap tak diindahkan, pihaknya bersama Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) akan segera melakukan penertiban dalam waktu dekat ini.

"Koordinasi dengan Satpol PP terus kami lakukan. Jika surat tetap tak diindahkan tentu kami akan mengambil tindakan tegas berupa penertiban," pungkasnya. (*)