Ombudsman Sumbar: Bupati Solok Selatan Maladministrasi dalam Kasus drg. Romi

Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani
Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Ombudsman menyimpulkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan Panselda CPNS Kabupaten Solsel melakukan maladministrasi terhadap drg. Romi dalam proses penerimaan CPNS Tahun 2018.

Padahal telah terdapat hasil SKD dan SKB serta berkas telah dinyatakan lengkap untuk diusulkan NIP CPNS 2018.

Hal itu, tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) laporan drg. Romi yang disampaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat kepada Panselda CPNS 2018
Kabupaten Solok Selatan, Rabu (28/08) di kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.

Baca Juga

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Yefri Heriani menjelaskan, bentuk maladministrasi berupa diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Bupati Solok Selatan dan BKPSDM Solok Selatan selaku Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

Ditegaskannya, alasan drg. Romi dibatalkan karena penyandang dissabilitas, merupakan bentuk diskriminasi dalam pelayanan publik tidak bisa dibantah lagi.

Padahal ada surat hasil konsultasi Panselda dari Dinas Sosial Solok Selatan yang menyatakan drg. Romi adalah dissabilitas, ada notulensi Panselda yang juga memuat hal demikian “drg. Romi disabilitas”.

Argumen itu yang dijadikan dasar oleh
Panselda guna merekomendasikan pembatalan CPNS drg. Romi ke Bupati.
Terhadap bentuk maladministrasi yang ditemukan, Bupati telah melakukan beberapa perbaikan diantaranya melakukan koordinasi kepada Menpan dan BKN di tingkat pusat.

Sehingga saat ini telah terdapat formasi untuk drg. Romi dan telah melakukan penyelesaian pemberkasan ke BKN untuk proses menjadi CPNS.

Tindaklanjut dari Bupati untuk melakukan proses pengangkatan drg. Romi menjadi CPNS, maka untuk proses selanjutnya, Ombudsman memberikan tindakan korektif, saran dan perbaikan kedepan.

"Kajadian ini betul harus menjadi pelajaran dalam seleksi CPNS di masa yang akan datang, agar terdapat perbaikan ke depan," ujar Yefri.


Ombudsman juga menyaran Panselda membuat dan mengelola sistem pengaduan internal di daerah agar setiap keluhan masyarakat terkait pelayanan publik bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Termasuk membuka aduan langsung terhadap kondisi-kondisi layanan yang memerlukan penyelesaian cepat, misalnya dalam proses penerimaan CPNS dan lain sebagainya.

"Selanjutnya, karena ini sudah menjadi masalah nasional, Ombudsman Sumbar akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI Pusat, agar juga ada perbaikan yang bersifat nasional, pada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)," tukasnya.

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Joni Abdul Kasir