Jamin Hak Konsumen, Disperindagkop UKM dan Metrologi Pariaman Sosialisasikan Pemahaman Tertib Ukur

"dalam melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian dalam pemakaian satuan, ukur, takar, timbang dan perlengkapan"
Ilustrasi (KLIKPOSITIF)

PARIAMAN, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kota Pariaman berupaya menjamin hak konsumen dengan melakukan sosialisasi perihal Kemetrologian dalam tertib ukur di segala bidang pada kawasan Pariaman.

Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Perindagkop UKM Pariaman dan UPTD Metrologi Legal Pariaman, kepada ratusan orang yang terdiri dari perwakilan instansi di Pondok Indah, Kamis (5/9).

Asisten ll Pemerintahan Kota Pariaman, Sumiramis, dalam kesempatannya mengulas perihal tertib ukur atau takaran dalam transaksi mendasar pada UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah. "Dalam UU tersebut dijelaskan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Metrologi Legal berupa pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan kemetrologian, " ulas Sumiramis, Kamis 5 September 2019.

Sementara itu, jelas Sumiramis lagi, perihal metrologi legal sendiri telah diatur dalam UU Nomor 2 tahun 1981. "Menjelaskan dalam melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian dalam pemakaian satuan, ukur, takar, timbang dan perlengkapan," tutur Asisten ll itu.

Lebih lanjut disebutkannya mengenai instansi yang diikat dalam aturan tersebut seperti pedagang, BUMN, BUMD, Pemerintahan, perusahaan swasta, industri meteran air, listrik, kayu, timbangan, SPBU, dan lainnya.

"Ini semua penting untuk menjamin tertib ukur di segala bidang pada kawasan Kota Pariaman," sebut Sumiramis.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindagkop Kota Pariaman, Gusniyeti menjelaskan tujuan Sosialisasi Kemetrologian itu. "Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku usaha untuk melindungi diri dari kesalahan ukuran dan timbangan," kata Gusniyeti.

Lebih lanjut di rincinya, kemudian bertujuan untuk pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen. "Lalu untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi, " ulas ... Baca halaman selanjutnya