Datangi DPRD Sumbar, Nelayan Danau Singkarak Keluhkan Soal Alat Tangkap

"Hal ini terkait dengan penertiban dan pelarangan alat tangkap jaring angkat bagi nelayan dalam menangkap ikan."
Penyerahan surat pernyataan sikap nelayan Danau Singkarak yang diterima oleh Anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Nelayan Danau Singkarak yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Nelayan Terpadu Danau Singkarak (Amanads) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Rabu, 11 September 2019. Hal ini terkait dengan penertiban dan pelarangan alat tangkap jaring angkat bagi nelayan dalam menangkap ikan.

Ketua Amanads, Hendri Yendi mengatakan alat tangkap yang mereka gunakan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan menggunakan alat tangkap dengan lebar jaring angkat 9 kali 9 dengan 3/4 mata jaring. "Namun hal itu dianggap masih belum sesuai dengan Permen sehingga diadakan penertiban terhadap alat tangkap jaring yang kami gunakan," tuturnya.

Ia menambahkan penertiban yang dilakukan pada 15 dan 18 Juli 2019 lalu, banyak alat jaring yang mengalami kerusakan. Selain itu, nelayan juga mengalami trauma. "Penertiban yang dilakukan secara paksa itu membuat sebagian alat tangkap kami hancur," jelasnya.

"Jadi dalam audiensi ini kami berharap anggota DPRD meminta Gubernur Sumatera Barat melalui DKP untuk meninjau kembali kebijakan penertiban dan pelarangan alat tangkap nelayan jaring angkat," jelasnya.

Anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano mengatakan persoalan nelayan di selingkaran Danau Singkarak sudah lama di bahas. Namun dalam hal ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. "Pertama soal kelstarian danau dan mendorongnya sebagai objek wisata, termasuk disini dengan adanya iven tahunan Tour de Singkarak. Yang kedua soal budidaya ikan Bilih yang merupakan endemik satu-satunya di dunia yang harus dijaga dengan baik, dan yang ketiga konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, saat ini DPRD juga sedang menyusun tata ruang provinsi Danau Singkarak," katanya.

Ia mengatakan konsep ini harus dilaksanakan sehingga bisa memberikan dampak kepada masyarakat di selingkaran danau. "Terkait dengan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Kelautan ... Baca halaman selanjutnya