Datangi DPRD Sumbar, Nelayan Danau Singkarak Keluhkan Soal Alat Tangkap

Penyerahan surat pernyataan sikap nelayan Danau Singkarak yang diterima oleh Anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano
Penyerahan surat pernyataan sikap nelayan Danau Singkarak yang diterima oleh Anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Nelayan Danau Singkarak yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Nelayan Terpadu Danau Singkarak (Amanads) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Rabu, 11 September 2019. Hal ini terkait dengan penertiban dan pelarangan alat tangkap jaring angkat bagi nelayan dalam menangkap ikan.

Ketua Amanads, Hendri Yendi mengatakan alat tangkap yang mereka gunakan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan menggunakan alat tangkap dengan lebar jaring angkat 9 kali 9 dengan 3/4 mata jaring. "Namun hal itu dianggap masih belum sesuai dengan Permen sehingga diadakan penertiban terhadap alat tangkap jaring yang kami gunakan," tuturnya.

Ia menambahkan penertiban yang dilakukan pada 15 dan 18 Juli 2019 lalu, banyak alat jaring yang mengalami kerusakan. Selain itu, nelayan juga mengalami trauma. "Penertiban yang dilakukan secara paksa itu membuat sebagian alat tangkap kami hancur," jelasnya.

Baca Juga

"Jadi dalam audiensi ini kami berharap anggota DPRD meminta Gubernur Sumatera Barat melalui DKP untuk meninjau kembali kebijakan penertiban dan pelarangan alat tangkap nelayan jaring angkat," jelasnya.

Anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano mengatakan persoalan nelayan di selingkaran Danau Singkarak sudah lama di bahas. Namun dalam hal ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. "Pertama soal kelstarian danau dan mendorongnya sebagai objek wisata, termasuk disini dengan adanya iven tahunan Tour de Singkarak. Yang kedua soal budidaya ikan Bilih yang merupakan endemik satu-satunya di dunia yang harus dijaga dengan baik, dan yang ketiga konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, saat ini DPRD juga sedang menyusun tata ruang provinsi Danau Singkarak," katanya.

Ia mengatakan konsep ini harus dilaksanakan sehingga bisa memberikan dampak kepada masyarakat di selingkaran danau. "Terkait dengan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi, kita minta semua pihak duduk bersama dan mensosialisasikan kembali soal penggunaan alat tangkap sebelum tanggal 23 September. Mari bicarakan lagi soal alat tangkap, dan tidak hanya masalah jaring namun juga maslah cahaya yang digunakan dalam menangkap ikan," jelasnya.

Pihaknya nantinya juga akan memanggil DKP untuk tindak lanjut dari tindakan ini sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. "Aspirasi ini akan kita lanjutkan ke pimpinan sementara dan kita akan duduk bersama dengan DKP membahas masalah ini," jelasnya.

Ia berharap semoga Danau Singkarak bisa dijaga konsepnya dengan wisata dan budaya yang berwawasan lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, pihak DKP yang diwakili oleh Kasi Kelautan dan Perikanan Irwan mengatakan aspirasi dari nelayan akan dibicarakan lagi dengan pihaknya di DKP untuk mencari solusi bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. "Kita akan bicarakan lagi sehingga hal ini sama-sama memberikan solusi terbaik untuk kita bersama," jelasnya.

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Fitria Marlina