Warga Pasbar Bisa Bayar Tilang di Nagari, Ini Jadwalnya

Pelayanan Tilang Nagari Kajari Pasbar di Nagari Kinali baru-baru ini
Pelayanan Tilang Nagari Kajari Pasbar di Nagari Kinali baru-baru ini (Ist)

PASAMAN BARAT, KLIKPOSITIF -- Memudahkan masyarakat dalam pengurusan denda pelanggaran lalulintas, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat ( Pasbar ) jemput bola dengan melakukan program tilang nagari didaerah itu.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasbar , Akhiruddin mengatakan, hal itu dilakukan karena ada sekitar 1.605 pelanggar belum membayar denda dan mengambil barang bukti sejak tahun 2017 lalu.

baca juga: Rumah Janda Miskin Rusak Parah Tertimpa Pohon Sawit di Pasbar

Baru-baru ini Kajari Pasbar telah melakukan pelayanan tilang di kantor Wali Nagari Kinali. Sebab di bagari tersebut sejak 2017 ada sebanyak 104 pelanggar yang belum mengambil barang bukti tilang.

"Nagari Kinali tahap pertama sejak program tilang nagari ini diluncurkan. Selanjutnya kita akan melaksanakan pelayanan tilang nagari di Kecamatan Lembah Melintang," ungkapnya.

baca juga: Anggota DPRD Pasaman Martias Bagikan Paket Sembako dan Ribuan Masker

Lanjut dia, program ini akan dilaksanakan sekali dua minggu setiap hari Kamis. Namun jadwalnya masih fleksibel dan belum ditetapkan. 

"Namun akan diberitahukan terlebih dahulu lewat kanal media sosial Kejaksaan Negeri Pasaman Barat," terangnya.

baca juga: Relawan Satgas COVID-19 Asal Pasbar Positif Corona

Sebelum program ini diluncurkan Akhiruddin mengaku, pihaknya terlebih dahulu telah melakukan sosialisasi kepada msayarakat. 

"Berkat sosialisasi yang baik sebelum program itu diluncurkan. Alhamdulillah antusiasme masyarakat Kinali sangat bagus memanfaatkan layanan ini," ujarnya.

baca juga: Tak Terima BLT, Puluhan Warga Simpang Tigo Pasbar Protes ke Dinsos

Kedepan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat akan melanjutkan program ini ke nagari-nagari berikutnya demi memudahkan masyarakat Pasaman Barat.

Kajari Pasbar mencatat ada sekitar 13.663 perkara pelanggaran lalulintas yang diputus sejak tahun 2017 di daerah itu. Namun dari angka itu, sekitar 1.650 pelanggar belum membayar denda dan mengambil barang bukti.

Pengambilan barang bukti tilang itu sendiri juga sangat penting, mengingat batas waktu yang ditetapkan menjalankan pidana pelanggaran lalu lintas hanya sampai 2 tahun (Pasal 84 ayat 2 KUHP).

Apabila telah lewat waktu, maka pihak Kajari Pasbar tidak bisa memberikan lagi barang bukti (BB) pelanggaran tilang kepada pelanggar karena varang bukti tersebut harus dimusnahkan.

"Kami meminta kepada masyarakat agar mengambil BB segera mungkin, sebelum melewati batas waktu," pinta Akhir.

 [Irfan Pasaribu]

Penulis: Rezka Delpiera