Anggota DPRD Bandung Tersandung Dugaan Korupsi RSUD Rasidin Padang, Polisi: Masih Ada Tersangka Lain

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PADANG , KLIKPOSITIF -- Kepolisian Resor Kota Padang telah menahan sebanyak tiga orang tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin tahun anggaran 2013.

"Hingga saat ini yang sudah kami tahan tersangka dengan inisial HS, IH dan SP," ujar Kasat Reskrim Polresta Padang , AKP Edriyan Wiguna, Senin 16 September 2019.

baca juga: Sulit Hidup Berdamai dengan Corona, Lebih Jahat dari Terorisme

Menurutnya, tersangka dengan inisial IH yang telah ditahan merupakan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung periode 2019-2024.

Tersangka dengan inisial IH ditahan karena diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi alat kesehatan RSUD Rasidin Padang .

baca juga: Tiga Herbal yang Berpotensi Tangkal Corona

"Kami menahan tersangka pada Jumat 13 September 2018 lalu setelah melakukan pemeriksaan di Mapolresta Padang ," lanjutnya.

"Setelah kami kirimkan surat panggilan, pada Jumat lalu ia datang dan langsung kami periksa. Setelah diperiksa, tersangka langsung kami tahan," lanjutnya.

baca juga: New Normal, Pemerintah Bersiap Putar Kembali Roda Perekonomian

Ia mengatakan, pihaknya menahan tersangka karena diduga ikut menikmati hasil korupsi yang diproses sejak tahun 2016 silam.

Tersangka ketiga yang ditahan oleh Polresta Padang adalah SP yang ditahan sejak Sabtu 14 September 2019 setelah dilakukan pemeriksaan.

baca juga: Anggota DPR Nilai RUU Omnibus Law Berpotensi Mengekang Kebebasan Pers

"Untuk tersangka ketiga ini kami tahan setelah melakukan pemeriksaan di Mapolresta Padang dan sudah kami amankan," sambungnya.

Sementara hari ini (Senin 16 September 2019) pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan inisial FO.

"Setelah kami periksa, nanti kemungkinan ia akan kami tahan juga seperti tiga tersangka sebelumnya," sambungnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengamankan tersangka dengan inisial HS yang ditahan pada Rabu 11 September 2019 lalu.

Tersangka yang ditahan pertama adalah mantan direktur RSUD Rasidin setelah melakukan pemeriksaan di Mapolresta Padang .

Sebelumnya, dugaan korupsi terjadi pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang anggaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013.

Dalam proses pengadaan, diduga terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran. Penyidik berkesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara.

"Modus dugaan korupsi dilakukan dengan cara mengangkat harga satuan barang dari alat kesehatan, membuat dokumen fiktif dan mengatur proses lelang," ujarnya.

Kasusnya berawal dari laporan masuk dari masyarakat pada Maret 2016. Kala itu, RSUD Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp10 miliar pada Februari 2013.

Kemudian, Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Bina Upaya kesehatan (BUK) mengundang Satker RSUD dr RASIDIN padang untuk melakukan penelahaan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen pembanding.

Setelah semuanya beres, lalu keluar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD dr Rasidin. Setelah SK keluar, barulah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang .

Pada proses lelang dilakukan evaluasi oleh panitia terhadap dokumen penawaran yang masuk dari empat peserta lelang. Sampai akhirnya ditetapkanlah oleh panitia sebagai pemenang lelang PT SMP, yang beralamat di Jakarta Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp9.000.000.000, yang pelaksanaan kontraknya di mulai pada 1 Juli 2013 sampai serah terima barang pada November 2013.

Sampai proses pelaksanaan pengadaan selesai, PT SMP telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dalam kontrak. Untuk mendalami kasus ini, jajaran Unit .

Dari hasil penelitian bahan keterangan dan dokumen ditemukan potensi dugaan tindak pidana korupsi , oleh sebab itu kasus ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada Juni 2016.

Menurutnya, dari proses penyelidikan, penyidik menemukan beberapa penyimpangan. Mulai dari dugaan mark-up harga satuan barang alat kesehatan, membuat dokumen fiktif, pengaturan lelang dan perubahan spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dengan yang diserah terimakan kepada RSUD dr Rasidin.

"Terkait perkara tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan sekitar 45 orang saksi, termasuk ahli. Dari hasil pemeriksaan aaksi dan ahli, adanya kerugian negara yang nilai kerugiannya ditaksir miliaran dan saat ini sedang dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," ujarnya.

Sementara itu, Kasatreskrim AKP Edryan Wiguna belum mau menjawab secara gamblang pejabat mana yang berpotensi sebagai tersangka. Namun, dia memastikan dalam waktu dekat, penetapan tersangka akan dilakukan.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, tersangkanya lebih dari satu orang. "Tunggu saja, prosesnya sedang berjalan. Nama-nama yang berkemungkinan jadi tersangka telah dikantongi. Tinggal menunggu waktu," ujar AKP Edryan.

[Halbert Caniago]

Penulis: Eko Fajri