Penyaluran Subsidi Tidak Tepat, DPRD Pasbar Dukung Pertamina Karena Hal Ini

"Problem BBM di Sumatera Barat ini tupoksi dari Pemerintahan Provinsi"
Antrean kendaraan di SPBU Batang Toman, Kecamatan Pasaman untuk mendapatkan BBM bersubsidi (KLIKPOSITIF/Irfan Pasaribu)

PASAMAN BARAT, KLIKPOSITIF -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat, Parizal Hafni menilai langkah yang dilakukan oleh Pertamina untuk mengurangi pasokan BBM Solar bersubsidi sangat beralasan.

"Selama ini terindikasi BBM bersubsidi ini tidak tersalurkan dengan tepat kepada masyarakat si penerima subsidi," katanya kepada KLIKPOSITIF, Rabu (13/11) di Simpang Empat.

Jelas Parizal, terkait langkah pengurangan pasokan kuota BBM Solar ke SPBU dari 16.000 liter ke 8.000 liter tentu harus memiliki data laporan yang beralasan. Misal salah satu SPBU di Pasbar dinilai dari jumlah masyarakat si penerima subsidi yang membutuhkan.

Namun kenyataannya selama ini terindikasi BBM bersubsidi tersebut, disalurkan ke pihak yang tidak berhak seperti disalurkan ke perusahaan dan pengusaha oleh SPBU, yang berakibat si penerima subsidi yang dikhususkan negara tidak kebagian.

Menurutnya, problem BBM di Sumatera Barat ini tupoksi dari Pemerintahan Provinsi. "Daerah tidak punya kewenangan, namun kemarin ini kata Wakil Gubernur Sumbar pemerintah provinsi akan panggil pihak pertamina," tutur Parizal Hafni.

"Itu laporan pertamina yang saya dapat dan akan dilihat dulu laporan pertamina oleh Gubernur Sumatera Barat," sambung politikus Partai Gerindra itu.

Tindakan Pemda dan DPRD Pasaman Barat menurutnya hanya melaporkan keadaan yang antre dan macet di setiap SPBU yang ada. "Kami hanya melaporkan dan eksekusi nya tetap berada di provinsi, kita tidak bisa karena hanya bisa menerima berapa jumlah minyak datang," terangnya.

Di sisi lain sesal Parizal, selama ini pengawasan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, masyarakat harus mengawasi setiap kendaraan perusahaan yang diisi. "Ini tidak boleh, perusahaan, pemerintah dan pengusaha tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, jika ditemukan laporkan dan tangkap," tegasnya.

"Saya harap masyarakat jangan takut, laporkan ke DPRD dan lampirkan bukti-bukti ... Baca halaman selanjutnya