Dua Saksi Ahli Nilai Kerusakan Mangrove di Mandeh Tidak Masuk Ketegori Pidana

Pakar Hukum Pindana Lingkungan Unand, Sukanda Husin merupakan salah satu saksi ahli dalam persidangan kerusakan mangrove di Mandeh
Pakar Hukum Pindana Lingkungan Unand, Sukanda Husin merupakan salah satu saksi ahli dalam persidangan kerusakan mangrove di Mandeh (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Dua saksi ahli persidangan menegaskan kasus kerusakan mangrove di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat tidak patut masuk ranah pidana.

Bahkan kata saksi ahli, DR. Harsanto Nursadi, penetapan kasus Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar sebagai tersangka tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, katanya sesuai Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan harus ada jenis usaha yang ditetapkan pemerintah daerah.

Baca Juga

"Kalau dimasukkan ke ranah pidana, itu jelas menyalahi prosedur," ungkap Pakar Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan Universitas Indonesia itu usai persidangan ke-13 di Pengadilan Negeri 1 A Padang, Kamis 5 Desember 2019.

Selain itu, insiden itu terjadi pada 2016, dan belum ada ketentuan yang mewajibkan harus mengurus Amdal atau UKL UPL. Dengan demikian, tidak bisa dikenai pidana, jika tidak ada penetapan atau aturan yang mengaturnya.

Dalam pasal 109 yang didakwakan itu kalau tidak punya izin lingkungan yang telah ditetapkan. "Nah, izin lingkungan seperti apa yang harus diurus terdakwa. Sedangkan penetapannya saja tidak ada. Jadi, bagaimana mendakwa orang kalau aturannya tidak ada," terangnya.

Hal yang sama, saksi ahli DR. Sukanda Husin juga menegaskan, kerusakkan dalam kasus itu belum pantas masuk ranah pidana.

Katanya, masuk ranah administrasi lebih dahulu, dan sejatinya harus ada teguran lisan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan teguran tertulis pertama sampai ketiga dan dilanjutkan upaya pemaksaan dari pemerintah daerah.

Jika upaya pemaksaan tidak dilakukan, maka pemerintah daerahnya dapat disalahkan. Sebab, tujuan hukum lingkungan tidak bermaksud menghalangi pembangunan.

"Tujuannya menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan," tegas Pakar Hukum Pidana Lingkungan Unand itu.

Lanjutnya, seseorang hanya bisa dituntut dan dihukum pidana jika dia terbukti melanggar hukum yang berlaku. Sedangkan terkait kasus mangrove di Mandeh itu hukum yang berlakunya tidak ada.

"Kan, dari pengertiannya harus begitu. Ini dari sisi ilmunya, ya, bukan sari keberpihakan pada salah satu pihak, tidak," ujarnya.

Sementara itu, dalam dakwaan, perkara ini berawal dari laporan masyarakat. Namun, diantara laporan terdapat laporan lain yang diteken Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni tertanggal 27 April 2018.

Laporan bernomor surat 660/152/DLH-PS/2018 perihal Pengrusakan Lingkungan Hidup di Kawasan Mandeh itu ditujukan ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI dan Jaksa Agung.

Ada empat nama yang dilaporkan, terdiri dari pejabat, pengusaha dan mantan pejabat Pessel. Akan tetapi, hingga kini yang diproses hanya satu, dari empat yang dilaporkan itu.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gustiarso itu kembali digelar pada Rabu 11 Desember 2019, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari terdakwa.

(Kiki Julnasri) 

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Joni Abdul Kasir