Ombudsman: Penggerebekan PSK oleh Andre Rosiade Berpotensi Maladministrasi

Andre Rosiade
Andre Rosiade (net)

KLIKPOSITIF - Ombudsman menilai melihat penggerebekan PSK yang dilakukan oleh anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memiliki potensi mal administrasi. Apa yang dilakukan Andre tersebut justru bukan menjadi ranah kerjanya anggota Komisi VI.

Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu mengatakan, yang memiliki wewenang untuk melakukan penjebakan ialah pihak kepolisian. Itu pun harus mengikuti standar operasional atau SOP yang berlaku, sehingga tidak merendahkan martabat kemanusiaan.

Sedangkan Andre berada di Komisi VI DPR RI. Komisi itu memiliki tupoksi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, Investasi dan standarisasi nasional.

Baca Juga

"Justru sebetulnya kewenangannya tidak ada di konteks human trafficiking dalam pengawasan, penganggaran dan regulasi," kata Ninik di Kantor Ombudsman, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat 14 Februari dilansir dari Suara.com.

Menurut Ninik, pembelian terselubung atau undercover buy yang dilakukan Andre Rosiade itu biasa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penjebakan dalam suatu kasus. Hal itu pula diatur dalam Perka Nomor 12 Tahun 2013 juncto Perka Nomor 6 Tahun 2019.

"Jadi memang kepolisian dimungkinkan untuk melakukan tindakan dengan tata cara penjebakan untuk kasus-kasus tertentu tetapi dengan standar operasional yang sudah tertentu pula," ujarnya.

Seharusnya Andre tidak perlu sampai harus melakukan undercover buy hingga menjebak perempuan berinisial NN di dalam kamar hotel. Menurutnya Andre bisa melaporkan kepada pihak kepolisian yang lebih memiliki wewenang untuk melakukan penjebakkan maupun penggerebekan.

Video

Sumbar Kesulitan Solar

YouTube channel KlikPositif.com

Editor: Ramadhani