AMMS Minta Pemerintah Selesaikan Kasus Korupsi Indonesia

AMMS tuntut selesaikan kasus korupsi
AMMS tuntut selesaikan kasus korupsi (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Puluhan massa Aliansi Masyarakat Minang Sumatera Barat menuntut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelesaikan masalah korupsi yang dianggap semakin merajalela di Indonesia. Hal itu diungkapkan saat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Jumat siang, 14 Februari 2020.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati. Bapak-Ibuk yang menyampaikan aspirasi didepan pagar DPRD Sumbar juga memiliki cita-cita yang sama. Dan untuk koruptor harus mati dan dibersihkan," kata Juru bicara aksi Aldi Sani di ruang rapat khusus DPRD Sumbar.

Ia mengatakan aksi dan aspirasi yang digelar oleh aliansi mereka tidak memiliki hubungan dengan niatan politik manapun. "Ini bukan punya cita-cita politis. Kita melihat ada realita di masyarakat dimana terjadi mega korupsi, namun yang terungkap selama ini hanya seperti puncak gunung es," tuturnya.

Baca Juga

"Setiap hari dan bulan koruptor ada yang ditangkap namun yang lain tak merasa jera bahkan memiliki nilai korupsi yang lebih besar dari yang telah dilakukan oleh koruptor lainnya. Ini sangat memprihatinkan sehingga mereka yang melakukan itu dalam hidupnya merasa aman karena menilai penegakan hukum yang lemah," paparnya.

Mereka juga menuntut segera tuntaskan kasus mega korupsi seperti kasus komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), kerugian di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai triliunan rupiah, kasus Jiwasraya, kasus Asabri, dan lainnya.

"Dengan kasus-kasus yang kita sebutkan itu, kita meminta DPRD segera membentuk pansus untuk mengusut tuntas hal itu. Walaupun pansus Jiwasraya telah dibentuk, namun kita minta semua kasus itu dibentuk pansus masing-masingnya," tuturnya.

Pihaknya meminta pemerintah dan DPRD menuntaskan kasus itu selama tiga bulan. "Kita minta dan beri waktu tiga bulan dalam menyelesaikan kasus ini dan tindak secara hukum yang benar. Kemudian uang hasil korupsi itu dikembalikan ke negara," jelasnya.

Sementara itu, terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mengungkap kasus-kasus korupsi, pihaknya sangat mengapresiasi kerja tersebut. "Sehingga kita minta pemerintah agar lebih mendukung hal ini. Kita dorong pemerintah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap KPK. Jangan samapi Dewan Pengawas (Dewas) yang dibentuk menghambat kerja KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi," jelasnya.

Dalam penyampaian aspirasi, perwakilan aksi diterima oleh Wakil Pimpinan DPRD Sumbar Irsyad Syafar dan Sekretaris Dewan Raflis. Wakil Pimpinan DPRD Sumbar Irsyad Syafar menyampaikan bahwa aspirasi massa ini akan diterima dan diteruskan ke DPRD.

"Ini adalah kewenangan pemerintah pusat dan DPRD Sumbar berkewajiban menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Kita akan terima aspirasi ini dan akan mengirimkan ke pusat pada Senin (17/2)," jelasnya.

Setelah menyampaikan aspirasi itu, ia menemui peserta aksi yang berada di luar pagar DPRD Sumbar sambil dijaga ketat aparat keamanan. Aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 15.30 Wib dengan mengakhiri kegiatan dengan doa bersama. (*)

Baca Juga
Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Editor: Fitria Marlina