DPR Minta Kurikulum Pramuka Dievaluasi Menyeluruh

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - DPR RI Komisi X meminta evaluasi menyeluruh kurikulum Kepramukaan menyusul tragedi Susur Sungai Sempor yang membuat ratusan siswa SMP N 1 Turi hanyut dan 8 orang meninggal, dua masih dalam pencarian. Pasalnya, kepramukaan berada di bawah koordinasi Kemenpora meski menyatu dalam kegiatan sekolah.

Anggota Komisi X DPR RI, Esty Wijayanti mengungkapkan duka mendalam atas tragedi tersebut yang menyebabkan 8 anak ditemukan meninggal dan 2 lainnya masih dalam pencarian. Peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bersama di mana ada banyak sisi yang harus dievaluasi terkait kurikulum kepramukaan.

"Karena susur sungai ini bagian dari kurikulum kepramukaan," ujarnya saat berkunjung ke Puskesmas I Turi, Sabtu (22/2/2020)

Baca Juga

Dalam kurikulum Pramuka , memang ada pengenalan alam yaitu susur sungai dan memang harus ada satu tahun sekali. Dan waktu pelaksanaan susur sungai kemarin itu merupakan kelalaian karena pembina pramuka tidak berpegang kepada SOP yang ada. Sebab, Pramuka itu sebenarnya memiliki SOP yang harus dilakukan dan dipatuhi jika akan menyelenggarakan kegiatan.

Kegiatan susur sungai, tambahnya, semuanya harus dipersiapkan dengan matang mulai dari peralatan, keamanan dan juga jumlah pembinanya. Dari informasi yang ia dapat, ternyata siswa hanya bawa tongkat tidak ada tali, lalu pembinanya juga hanya 6 orang dari 249 siswa yang ikut.

"Hanya ada 6 nah tidak mungkin satu orang menjangkau 40 lebih. Karena kalau berjajar kan tidak mungkin jalan itu lebih dari berapa kita bisa pantau. 40-an akan sangat sulit," tambahnya.

Hal ini menunjukkan apapun teknis itu harus dikuasai betul oleh penanggung jawab dan pembina. Kegiatan tersebut juga perlu dikomunikasikan dengan instansi yang memahami soal susur sungai sehingga akan mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara untuk penanganan kasus ini, yang utama menurutnya Pemerintah harus memberikan pendampingan agar anak-anak bisa pulih kembali. Karena anak-anak itu trauma ketika ada kejadian mereka melihat temannya ada yang meninggal.

"Tentu hal tersebut tidak mudah Apalagi itu kan di lihat kejadian itu anak-anakan saling melihat bagaimana arus deras itu menghantam anak-anak tersebut. Maka segera kami berharap dari pemerintah daerah kerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan psikologis," tegasnya.

Pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah daerah yang akan menghentikan kegiatan pramuka yang susur sungai atau tidak yang berkaitan dengan alam. Menurutnya kegiatan pengenalan alam tetap bisa berjalan tetapi cukup kalau seminggu sekali baris-berbaris kedisiplinan memahami sandi morse semaphore dan yang lain-lain tali temali atau keterampilan yang lain.

Ia mengaku belum melihat secara utuh kurikulum Pramuka yang dimaksud. Selama ini, Pramuka sebenarnya di bawah Kemenpora, sehingga pihaknya berpikiran karena pramuka itu wajib di sekolah maka mestinya pramuka itu ditarik saja ke Kemendikbud, sehingga jelas pengaturannya jelas produknya.

"Pembina-Pembina Pramuka Saya kira betul-betul Pembina yang memang tidak sekadar Siapa itu ya. Tetapi harus memiliki arti tertentu yang memang mampu membimbing anak untuk menjadi seorang Pramuka seperti Dasa Dharma Pramuka itu juga cinta bangsa dan tanah air," tandasnya. (*)

Baca Juga
Video

Sumbar Kesulitan Solar

YouTube channel KlikPositif.com

Editor: Eko Fajri