Tol Padang-Pekanbaru, WALHI Sumbar dan Masyarakat Ingin Audiensi dengan Bupati Limapuluh Kota

Tol Padang-Pekanbaru
Tol Padang-Pekanbaru (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Masyarakat Limapuluh Kota harap-harap cemas. Sebab, mereka merupakan daerah yang dilewati Tol Padang-Pekanbaru. Walaupun pada intinya masyarakat tidak menolak pembangunan, namun mereka ingin kejelasan dari pemerintah terkait persoalan itu.

Untuk itu WALHI Sumatera Barat dan Masyarakat Limapuluh Kota khususnya daerah yang terkena pembangunan jalan tol meminta audiensi dengan Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan DPRD setempat.

baca juga: Tiga Ruas Tol Siap Dioperasikan Saat Mudik Lebaran Tahun 2020

Kepala Dapartemen Advokasi dan Kampanye WALHI Sumbar Yoni Candra mengatakan, WALHI Sumbar telah memasukan surat permohonan audiensi kepada Bupati dan DPRD Limapuluh Kota.

"Kami bersama masyarakat ingin menyampaikan aspirasi kepada kepala daerah dan DPRD, sebab wilayah yang akan dilewati tol merupakan padat penduduk, lahan produktif dan fasilitas umum," katanya melalui siaran pers kepada KLIKPOSITIF , Kamis, 12 Maret 2020.

baca juga: 450 Meter Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang - Sicincin Sudah Berwujud Jalan Tol

Kemudian, pihaknya bersama masyarakat juga ingin menyampaikan soal ganti rugi yang akan dilewati tidak sesuai dengan nilai tanah untuk pembangunan jalan tol . Sebab berkaca kepada persoalan sebelumnya, ganti rugi lahan menjadi persoalan.

"Kami berharap Bupati dan Ketua DPRD dapat menjadwalkan untuk bisa mendengar aspirasi masyarakat karena pada prinsipnya masyarakat tidak anti terhadap pembangunan," ujarnya.

baca juga: Diperingati Presiden, Wagub Sumbar: Tol Padang-Pekanbaru Harus Tuntas 2024

Dilanjutkannya, Jika Bupati dan DPRD dapat mendengar secara langsung aspirasi masyarakat. Sehingga, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dan disampaikan pada pihak yang bertanggung jawab penuh yaitu pemerintah pusat seperti Presiden dan Kementerian PUPR.

Sementara itu, perwakilan tokoh masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Limapuluh Kota, Jasriman berharap berharap bisa bertemu Bupati dan DPRD Kabupaten 50 Kota.

baca juga: Tanah Ulayat di Sumbar Tak Menghambat Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru

"Sehingga pemerintah daerah bisa mendengarkan apa yang menjadi alasan kami menolak pembangunan jalan tol tersebut dan kami berharap pertemuan tersebut bisa terlaksana di kampung kami agar masyarakat banyak bisa ikut hadir beramai-ramai menyapaikan alasan dan mendengarkan respon pak Bupati dan DPRD Limapuluh Kota," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya warga telah mengirimkan surat penolakan namun kali ini warga berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung terkait dengan rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Padang-Pekanbaru. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir