Karantina Lokal Batal, Sumbar Berlakukan Pembatasan Selektif

Wagub Sumbar Nasrul cek suhu tubuh orang di perbatasan
Wagub Sumbar Nasrul cek suhu tubuh orang di perbatasan (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memutuskan kebijakan pembatasan selektif. Padahal semula direncanakan karantina lokal atau karantina wilayah.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, awalnya memang ada rencana karantina lokal namun setelah melakukan beberapa pertemuan dengan bupati/walikota dan beberapa unsur terkait, maka akhirnya disepakati pembatasan selektif.

"Awalnya memang ada rencana karantina lokal, namun banyak yang tidak setuju dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya disepakati pembatasan selektif," ungkapnya, Senin, 30 Maret 2020.

Disampaikan Nasrul Abit , salah satu alasan tidak memberlakukan karantina lokal adalah payung hukum. Kemudian harus izin pemerintah pusat.

"Lagi pula untuk langsung mengkarantina semua orang yang masuk ke Sumbar, kita tidak punya dasar hukumnya. Nanti bisa bermasalah jika dipaksa untuk diterapkan. Jadi, penanganan kami lakukan berdasarkan petunjuk buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," sebutnya.

Terkait kebijakan pembatasan selektif, Nasrul Abit menjelaskan, setiap orang yang masuk di delapan titik perbatasan Sumbar akan dikenai pengecekan kesehatan oleh tim gabungan. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 31 Maret hingga setidaknya 12 April mendatang.

"Sebelumnya kita sudah imbau perantau untuk tidak pulang kampung dulu di tengah wabah ini, tapi banyak yang menghiraukan imbauan ini. Kami di Pemprov juga tak bisa melarang mereka yang sudah terlanjur pulang itu untuk kembali," ucapnya.

Nasrul Abit menyebutkan, tim gabungan untuk melakukan pengecekan di delapan titik perbatasan Sumbar di jalur darat itu telah dibentuk. Terdiri dari aparatur TNI, Polri, dan petugas Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan.

"Titik perbatasannya ada di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Solok Selatan," sebut Nasrul Abit lagi.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar melalui surat yang ditandatangani Gubernur Sumbar telah menunjuk tujuh gedung perkantoran sebagai tempat karantina bagi setiap orang yang masuk ke Sumbar. Namun, kebijakan itu diputuskan bukan sebagai pilihan pertama.

"Setiap yang dicek dan sehat di perbatasan, kita minta isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bagi yang terdeteksi sakit, kita bawa langsung ke fasilitas kesehatan secara berjenjang," ucap Nasrul lagi.

Ada pun tujuh gedung perkantoran yang semula direncanakan sebagai tempat karantina , disebut Nasrul tetap digunakan untuk menangani pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 di Sumbar.

"Gedung tetap kita siapkan untuk isolasi dan diakomodir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," tukasnya. (*)

[Hms-Sumbar]

Baca Juga

Editor: Joni Abdul Kasir

Komentar

Data COVID-19 Sumatera Barat

Update 31 Mei 2020 19:22 WIB

Positif Dirawat Sembuh Meninggal
567 158 265 25
sumber: corona.sumbarprov.go.id | Hotline Sumbar: 0751-71394, 081363478384, 08116609399