Mahkamah Konstitusi Resmi Pecat Patrialis Akbar

Patrialis Akbar
Patrialis Akbar (Net)

JAKARTA, KLIKPOSITIF -- Mahkamah Konstitusi resmi memecat hakim Patrialis Akbar karena terlibat kasus korupsi . Pemecatan hakim asal Sumatera Barat itu karena ia telah melanggar kode etik.

Pemecatan Patrialis Akbar disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan MK, Sukma Violetta. Putusan pemecatan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.

baca juga: MAKI Serahkan Bukti 'Bapakku, Bapakmu' dan 'King Maker' Kasus Pinangki

"Memutuskan, menyatakan satu hakim terduga Patrialis Akbar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terduga Patrialis Akbar," kata Sukma dalam sidang yang digelar di Jakarta, Jumat 17 Februari 2017.

Keputusan tersebut kemudian akan diteruskan pada Presiden Jokowidodo. Sukma menyebutkan dalam kasus ini Patrialis Akbar telah terbukti melakukan pelanggaran etik berat lantaran membocorkan putusan perkara yang sifatnya rahasia. Hal itu terungkap dari berbagai bukti dan keterangan para saksi.

baca juga: Mahfud MD: Korupsi Kebijakan Lebih Berbahaya dari COVID-19

"Bahwa saksi (Kamaluddin) meminta izin kepada hakim terduga (Patrialis) untuk memfoto draf putusan tersebut. Hakim terduga mengizinkan untuk memfoto draf tersebut. Kemudian, saksi memfoto dua kali dengan menggunakan smartphone pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusan. Setelah itu, saksi memberikan foto tersebut kepada Basuki Hariman," kata anggota MKMK As'ad Said Ali saat membacakan keterangan saksi-saksi.

Seperti diketahui sebelumnya, Patrialis ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada Rabu 25 Januari lalu. PA sendiri diduga telah menerima suap sebesar 20.000 dolar Amerika Serikat dan 200.000 dolar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar dari Basuki Hariman dan perantara suap, yakni Kamaluddin.

baca juga: Sidang Kasus Suap, Jaksa KPK Tuntut Muzni Zakaria 6 Tahun Penjara

Patrialis ditangkap di Grand Indonesia. Dalam penangkapan tersebut, KPK menemukan draf putusan uji materi nomor 129/PUU/XII/2015 terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

[Heri Efendi]

baca juga: PN Padang Jatuhkan Vonis Berbeda 3 Terdakwa Korupsi Lapangan Merdeka Solok

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa