Patrialis Akbar Jalani Pemeriksaan Pertama di KPK Siang Ini

Patrialis Akbar
Patrialis Akbar (Antara)

KLIKPOSITIF -- Mantan hakim Mahkamah Konstitusi kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada Rabu 22 Februari 2017 siang.

Ia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

baca juga: MAKI Serahkan Bukti 'Bapakku, Bapakmu' dan 'King Maker' Kasus Pinangki

Patrialis yang tiba di gedung KPK pukul 10.35 WIB, "Doakan saya ya," katanya saat memasuki gedung. Ia menyebut akan memberikan keterangan apa adanya pada penyidik soal kasus yang membelit putra Sumatera Barat tersebut.

"Ini pertama kalinya saya diperiksa, saya akan sampaikan apa adanya, jadi silahkan saja," tutur Patrialis.

baca juga: Mahfud MD: Korupsi Kebijakan Lebih Berbahaya dari COVID-19

Seperti yang diketahui Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman agar permohonan uji materil Perkara No. 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan agar dikabulkan MK.

Perkara itu sendiri diajukan oleh 6 pemohon yaitu Teguh Boediayana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi dan Rachmat Pambudi.

baca juga: Sidang Kasus Suap, Jaksa KPK Tuntut Muzni Zakaria 6 Tahun Penjara

Para pemohon merasa dirugikan akibat pemberlakuan zona "base" di Indonesia karena hal itu mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati.

Undang-Undang itu mengatur bahwa impor daging bisa dilakukan dari negara "Zone Based", di mana impor bisa dilakukan dari negara yang sebenarnya masuk dalam zona merah (berbahaya) hewan ternak bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk sapi dari India.

baca juga: PN Padang Jatuhkan Vonis Berbeda 3 Terdakwa Korupsi Lapangan Merdeka Solok

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni "country based" yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti Australia dan Selandia Baru. Australia adalah negara asal sapi impor PT Sumber Laut Perkasa.

Patrialis bersama dengan orang kepercayaannya Kamaludin disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Tersangka pemberi suap adalah Basuki dan sekretarisnya, Ng Fenny, yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa