Masyarakat di 50 Kota Keluhkan Jalan dan Harga Cabai

Wakil Bupati 50 Kota, Ferizal Ridwan saat memberikan sambutan dalam Safari Ramadan di daerahnya.
Wakil Bupati 50 Kota, Ferizal Ridwan saat memberikan sambutan dalam Safari Ramadan di daerahnya. (KLIKPOSITIF/Arya Irfanus)

LIMAPULUH KOTA, KLIKPOSITIF -- Hari pertama kunjungan safari Ramadan yang dilakukan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan di Kabupaten Limapuluh Kota mendapat sambutan hangat. Dalam kunjungan ke Masjid Raya Baruah Gunung, masyarakat mengeluh akses jalan dan mahalnya harga cabai .

Walinagari Baruah Gunung, Ciswarman mengatakan, akses jalan mulai dari Suliki sampai ke tempatnya, selain kecil juga banyak yang amblas. "Seperti di daerah Aia Masin, Kenagarian Sungai Naniang. Baru saja dua bulan diperbaiki, saat musim hujan jalan itu amblas lagi dan jalannya juga kecil," ucap Ciswarman.

baca juga: Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkab Lima Puluh Kota Siapkan Anggaran Rp1,5 Miliar

Berbeda dengan Ciswarman, seorang warga bernama Enek mengeluhkan ketidakstabilannya harga cabe. Karena, di Nagari Baruah Gunung sebagian besar masyarakat bertani cabai dan saat ini harganya tidak sesuai dengan proses produksi mereka.

"Selain jalan , kita mengeluhkan harga cabai yang tidak normal. Harga di ladang saja hanya Rp10 ribu, sedangkan harga racun sampai Rp300 ribu," ucap Enek.

baca juga: Jahe Salah Satu Komoditas Unggulan Ekspor, DPR: Kok Masih di Impor?

Wakil Bupati, Ferizal Ridwan langsung menyikapi keluhan masyarakat tersebut. Dalam sambutannya, Ferizal Ridwan mengatakan, bahwa untuk perbaikan jalan sudah dalam proses lelang dengan pihak pemborong.

Selain itu, karena jalan tersebut akan dialihkan, untuk ganti rugi pemerintah tidak menganggarkan. "Pemerintah telah menganggarkan di tahun 2017 ini untuk perbaikan sebanyak Rp6,5 miliar dan masih dalam proses lelang," ucap Ferizal Ridwan.

baca juga: Viral, Kisah Mengharukan Kakak Temani Adik Tidur di Pinggir Jalan

"Kita berpedoman pada Perpres. Dalam Perpres tersebut, jika berhubungan dengan fasilitas umum tidak ada ganti rugi. Sehingga, setiap pembangunan yang direncanakan harus melalui Musrenbang," lanjut Ferizal Ridwan.

[Arya Irfanus]

baca juga: Nilai Selama Ini Pola Produksi Cabai Tidak Beraturan, Ini Pesan DPR ke Pemerintah

Penulis: Agusmanto