Penyebaran Hoaks Jadi Ancaman Nyata Non Militer

Analisis Madya Kementerian Pertahanan, Kolonel Achmad Budiono
Analisis Madya Kementerian Pertahanan, Kolonel Achmad Budiono (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Analisis Madya Kementerian Pertahanan, Kolonel Achmad Budiono mengatakan, tidak hanya kejadian teroris, konflik keamanan di daerah dan narkoba, tapi penyebaran berita palsu berbau SARA dan adu domba juga merupakan contoh nyata adanya ancaman non militer yang bisa meruntuhkan pertahanan negara .

Menurutnya, ancaman itu ada tiga yakni, militer, non militer dan hibrida (gabungan militer dan non militer ). Awalnya ancaman non militer dulu, seperti narkoba, konflik adu domba. Jika hal itu tak segera ditangkal, maka bisa pecah dalam skala besar, lalu masuk militer dari negara asing alih-alih ikut menyelesaikan.

baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Kominfo Pastikan Jaga Ruang Digital dari Hoaks

"Padahal mereka punya agenda kepentingan lain. Ini yang perlu kita waspadai. Ancaman itu bisa saja datang tiba-tiba,” katanya.

Disebutnya saat sosialisasi RUU Pengelolaan Sumberdaya Nasional untuk Pertahanan Negara di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, ancaman terhadap pertahanan Republik Indonesia tak bisa lagi dianggap isapan jempol. Sebab, Indonesia takkan mampu menghadapi ancaman pertahanan dalam skala besar jika mengandalkan komponen utama atau militer yang jumlahnya hanya 420 ribu.

baca juga: Beredar Pesan Adanya Kuota 10 Gb Gratis saat Pandemi COVID-19, Hoaks

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar bisa dimanfatkan menjadi komponen cadangan (Komcad). Apalagi di negara-negara lain, Komcad telah disiapkan, bisa diaktifkan jika sewaktu-waktu pertahanan negara terancam. Hampir seluruh negara di dunia ini punya Komcad, hanya Indonesia yang tak punya.

"Ini yang sangat diperlukan. Amerika Serikat punya tentara aktif 1,5 juta dengan 973 ribu komcad terlatih, Singapura tentara aktifnya 175 ribu dengan 312 ribu komcad. Kemudian, Vietnam memiliki tentara aktif 384 ribu dengan 4 juta Komcad, Cina memiliki tentara aktif 2 juta dengan 800 ribu Komcad,” bebernya.

baca juga: Kakan Kesbangpol Payakumbuh Ingatkan Warga Bahaya Hoaks

Namun, Kolonel Achmad mengungkapkan, Republik ini masih terkendala belum adanya legalitas hukum untuk membentuk Komcad. Legalitas hukum yang direncanakan yakni, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumberdaya Nasional untuk Pertahanan Negara .

RUU yang telah disusun sejak 2015 itu, hanya menunggu masuk dalam pembahasan di DPR RRI. “Sudah dilakukan harmonisasi di internal pemerintah terhadap RUU ini. Tinggal kita menunggu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” harapnya.

baca juga: Hingga Tadi Malam, Mafindo Catat 301 Hoaks tentang COVID-19

Kolonel Achmad membeberkan, Komcad bukan wajib militer . Komcad merupakan pelatihan militer dasar yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sukarela mendaftarkan diri sebagai Komcad. “Kalau wajib militer , masyarakat sipil mau tak mau harus ikut karena negara sedang perang. Kalau Komcad bersifat sukarela. Mereka dilatih selama beberapa bulan,” ulasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengimbau seluruh aparat pemerintahan untuk turut mengetahui kondisi pertahanan negara saat ini yang sedang menghadapi berbagai ancaman . Baik ancaman secara terbuka maupun tertutup.

"Indonesia membutuhkan komcad, sehingga aparatur pemerintahan nantinya harus siap bersukarela memberi contoh ke masyarakat menjadi Komcad," tutupnya.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Agusmanto