Bawaslu Padang Tertibkan Ribuan APK Liar, Ada Apa dengan Caleg?

Penertipan APK di Kota Padang
Penertipan APK di Kota Padang (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - Calon Legislatif ( Caleg ) bertanding memasang baliho, spanduk, dan umbul-umbul, padahal soal APK harus sesuai aturan dan ditetapkan oleh KPU .

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kota Padang turunkan sebanyak 6.074 alat peraga kampanye ( APK ) peserta pemilu yang tidak sesuai aturan, dan zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU .

baca juga: Anggota DPR Minta Masyarakat Sumbar Tidak Takut Divaksin

"Kami sudah lakukan penertiban beberapa waktu lalu, mulai dari tanggal 31 Oktober sampai 5 November bersama dengan pihak terkait. Penertipan dilakukan secara serentak, dengan 11 kecamatan yang ada di Padang," ungkap Anggota Bawaslu Padang Firdaus Yusri, Selasa (13/11).

BACA JUGA:  KPU Sumbar Tegaskan Hal Ini Terkait APK

baca juga: Ini Tanggapan Anggota DPR Terkait Dugaan Mark Up Dana COVID-19 di Sumbar

Penertipan yang dilakukan bersama KPU Padang, Satpol-PP, Polresta Padang, Kesbangpol SK4, Dishub, DLH, Dina PU, Dandim 0312, dan jajaran Bawaslu tersebut menertibkan APK seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, dan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU dan perundang-undangan di wilayah Padang.

Untuk baliho yang berhasil diturunkan sebanyak 2.293, spanduk sebanyak 3.292, umbul-umbul sebanyak 72, dan bahan kampanye sebanyak 417.

baca juga: Jika Konflik Internal Terus Berlanjut, Pengamat: Bisa Saja Demokrat Tak Bisa Ikut Pemilu

"Saat ini kami masih melakukan pengawasan terhadap APK liar, dan kabarnya APK dari KPU juga sudah dibagikan pada peserta pemilu. Jadi, kami juga mengawasi itu, apakah dipasang sesuai zonasi yang ditetapkan atau tidak," ujarnya.

Tidak hanya zonasi, tapi Bawaslu juga akan mengawasi jumlah dan ukuran APK yang dipasang oleh peserta pemilu dan difasilitasi oleh KPU . "Ukuran dan jumlahnya kan sudah ditentukan oleh KPU , termasuk dengan penambahannya. Jadi, kami sebagai pengawas harus jeli dan teliti juga soal itu," ulasnya.

baca juga: Kejar Wisatawan dalam Negeri, Sandiaga Uno: Ada 55 Juta warga Kelas Menengah yang Ingin Berwisata

Ia juga mengatakan, usai melakukan penertipan APK beberapa waktu lalu, sejumlah caleg komplain dan mendatangi kantor Bawaslu Padang. Caleg tersebut mempertanyakan persoalan APKnya yang diturunkan oleh pengawas.

BACA JUGA:  Agar Tidak Terancam Pidana, Peserta Pemilu Harus Perhatikan Hal Ini

"Kami sudah menjelaskan sama caleg tersebut, sebelumnya kan juga sudah diberitahu pada peserta pemilu agar membuka sendiri APK . Setelah dijelaskan, akhirnya mereka mengerti," pungkasnya.

Sehubungan dengan itu, sebelumnya Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Sumbar Gebril Daulay mengatakan, KPU menetapkan jadwal kampanye dimulai pada 23 September sampai 13 April 2019, namun untuk 'berkampanye' atau semacam iklan kampanye di media massa baru diperbolehkan 21 hari sebelum dimulainya masa tenang yakni 4 Maret hingga 13 April 2019.

"Jadi ada waktu 21 hari untuk melakukan kampanye atau semacam iklan di media, dan untuk rapat umum nanti akan diatur jadwal, serta tempatnya oleh KPU ," ulasnya.

Hanya peserta pemilu yang dibolehkan memasang Alat Peraga Kampanye ( APK ). Peserta pemilu dimaksud Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, dan Partai Politik . Calon legislatif ( Caleg ) tidak diperbolehkan memasang APK .

" Caleg harus dibawah naungan partai dan ditentukan oleh KPU ," katanya. (Joni Abdul Kasir)

Penulis: Eko Fajri