Peserta Pemilu di Payakumbuh Ajukan Revisi SK KPU Terkait APK

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF -- Adanya Surat Keputusan (SK) dari Komisi Pemilih Umum ( KPU ) Kota Payakumbuh Nomor 37 tanggal 28 September 2018 tentang fasilitas Alat Peraga Kampanye ( APK ) yang tidak difasilitasi KPU ternyata belum memuaskan peserta pemilu di daerah tersebut.

Hal itu terbukti dengan adanya permohonan dari beberapa partai politik (parpo) agar KPU merevisi SK itu. Diantara aturan yang diminta untuk direvisi tersebut adalah terkait ukuran dari APK tambahan tersebut.

baca juga: Anggota DPR Minta Masyarakat Sumbar Tidak Takut Divaksin

Dalam SK KPU tersebut dijelaskan, peserta pemilu diperbolehkan menambah APK , yaitu lima baliho dan 10 spanduk untuk masing peserta pemilu atau parpol pada setiap kelurahan. Untuk ukuran, ukuran baliho 3X4 meter, spanduk 1X5 meter, dan umbul-umbul 1,15X5 meter.

Salah satu parpol yang mengajukan revisi terhadap SK KPU tersebut adalah Partai Golkar.

baca juga: Ini Tanggapan Anggota DPR Terkait Dugaan Mark Up Dana COVID-19 di Sumbar

Sekretaris partai berlogo pohon beringin itu, Yonaldi menyebut, surat permohonan tersebut diajukan karena ukuran APK tambahan yang telah disepakati bersama itu dinilai cukup memberatkan peserta pemilu , khususnya caleg.

"Dalam surat yang kita ajukan tersebut kita meminta KPU menambahkan kalimat maksimal dalam APK tambahan untuk baliho. Artinya kita berharap baliho ukuran 3×4 adalah ukuran maksimal dan bukan itu ukuran wajib untuk APK tambahan yang harus dibuat peserta pemilu ," katanya, Senin 7 Januari 2019.

baca juga: Jika Konflik Internal Terus Berlanjut, Pengamat: Bisa Saja Demokrat Tak Bisa Ikut Pemilu

Sekretarus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kota Payakumbuh , Edwardi yang ditemui KLIKPOSITIF mengatakan, partainya juga mengajukan revisi atas SK KPU tersebut terkait ukuran APK tambahan tersebut. "Yang kami minta sama dengan partai lain," ujarnya singkat.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Payakumbuh Divisi SDM dan Parmas, Nina Trisna menyebut, sampai saat ini pihaknya telah menerima lima surat permohonan revisi dari parpol yang akan berlaga pada pesta demokrasi 14 April nanti.

baca juga: Kejar Wisatawan dalam Negeri, Sandiaga Uno: Ada 55 Juta warga Kelas Menengah yang Ingin Berwisata

"Sudah ada lima peserta yang memasukkan surat revisi untuk SK KPU tersebut. Hal itu tentu jadi pertimbangan bersama untuk mengkaji ulang aturan tersebut," jelasnya singkat. [Taufik Hidayat Kampai]

Penulis: Eko Fajri