Sumbar Kekurangan Arsiparis, Sekdaprov Sumbar : Rekrutmen Mesti Dilakukan

Sekdaprov Sumbar Alwis saat diwawancarai beberapa waktu lalu di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar
Sekdaprov Sumbar Alwis saat diwawancarai beberapa waktu lalu di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Alwis mengatakan, saat ini di Sumbar hanya punya 47 tenaga arsip (Arsiparis). Dari 47 itu, 13 orang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, 8 orang menyebar di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan 26 orang menyebar di kabupaten dan kota di Sumbar.

Masih sangat kurang sekali, minimal di setiap OPD ada 2 orang arsiparis yang mengurus sekian banyak arsip yang dihasilkan setiap hari dari kegiatan pemerintahan di masing-masing OPD," ujarnya, Rabu, 13 Maret 2019.

baca juga: Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2020 Dibuka, Catat Cara dan Jadwalnya

Menurut Alwis, arsiparis masih sangat perlu ditambah mengingat keselamatan dokumen pemerintah. Lebih memprihatinkan lagi di kabupaten dan kota, baik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun OPDnya masih sangat kurang sekali.

Bahkan, dampak dari kekurangan tersebut, penilaian dari Arsip Nasional Republik Indonesia ( ANRI ) tahun 2018 terhadap 19 daerah di Sumbar terkait pengelolaan arsip mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan dengan rata-rata masih kategori buruk.

baca juga: Dukung New Normal, Alwis: Masyarakat Harus Segera Beradaptasi

"Persoalan ini harus dijawab dengan membuka formasi arsiparis maupun pustakawan. Bahkan setiap OPD provinsi maupun kabupaten dan kota harus melakukan rekrutmen," tutur mantan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar itu.

Untuk diketahui, Pengelolaan arsip daerah (kabupaten dan kota) di Sumatera Barat (Sumbar) dinilai masih banyak yang buruk, Hanya pengelolaan arsip Sumbar yang kategori "Baik". Hasil monitoring ANRI terhadap pengelolaan arsip dari tadi 2017 hingga 2018, hanya sedikit yang melakukan pengelolaan terhadap arsip.

baca juga: Setelah Disetujui, Pemprov Sumbar Akan Sosialisasikan Penerapan PSBB

Data ANRI dari nilai monitoring tindak lanjut hasil pengawasan terhadap lembaga kearsipan kabupaten dan kota di Sumbar hanya 2 daerah yang dapat kategori cukup, yakni Kabupaten Sijunjung dan Kota Payakumbuh. Kemudian 5 daerah kategori kurang (Kota Padang, Bukittinggi, Solok, Padangpanjang dan Kabupaten Dharmasraya).

Sementara yang masih miris 12 daerah masih kategori buruk (Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Agam, Padangpariaman, Tanah Datar, Solok Selatan, Pasaman, Limapuluh Kota, Sawahlunto, Mentawai, Kota Pariaman (paling rendah). (*)

baca juga: Rapid Tes IPDN Sumbar, Alwis: Memastikan Kesehatan Praja dan Civitas Academika

Penulis: Joni Abdul Kasir