Persoalan Sampah Menyangkut Kinerja Pemerintah Menyadarkan Masyarakat

Pengamat Lingkungan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Indang Dewata
Pengamat Lingkungan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Indang Dewata (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah di Sumatera Barat (Sumbar). Hampir setiap daerah di provinsi itu belum maksimal dalam mengelola sampah.

Pengamat Lingkungan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Indang Dewata menilai, pemerintah di Sumbar maupun kabupaten dan kota saat ini sudah mulai peduli terhadap persoalan sampah. Buktinya tiap tahun anggaran untuk sampah selalu naik.

baca juga: Halaman Balai Kota Payakumbuh Gunakan Paving Block Olahan Sampah Plastik

Akan tetapi, ada hal yang lebih penting dilakukan pemerintah terkait kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan. Sebab anggaran besar namun berbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat.

"Masyarakat Sumbar sebenarnya sudah peduli dengan sampah, tapi hanya sebatas asal jangan di rumah mereka. Untuk apa dana banyak tapi kesadaran masyarakat rendah," selorohnya saat dihubungi KLIKPOSITIF , Kamis, 29 Agustus 2019.

baca juga: Mencicipi Apel Babungkuih Kampung Alai Limau Gadang Lumpo

Menurut Indang, seharusnya pemerintah bisa menanamkan pemahaman kepada masyarakat seperti mereka menjaga rumah ibadah. Walaupun masjid dimana saja mereka mau membersihkannya.

"Sehingga tidak hanya kesadaran asal jangan di rumah saya saja, tapi memang inisiatif membuang sampah pada tempatnya," ujarnya.

baca juga: Produksi Sampah Sumbar Capai 1 Juta Ton Per Tahun

Dijelaskannya, sehari tiap manusia menghasilkan 0,8 sampai 1 kilogram sampah, apalagi sampah plastik baru bisa hancur ratusan tahun. Lalu kemana sampah itu dibuang dan apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Menurut Indang ada hal yang lebih subtansi dilakukan pemerintah dalam mengelola sampah sesuai Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah . Dalam aturan tersebut pemerintah punya kebijakan insentif dan disinsefif.

baca juga: Revitalisasi Batang Arau, Warga Diimbau Tak Buang Sampah ke Sungai

"Kebijakan insentif sudah ada seperti Perda buang sampah sembarangan akan didenda walaupun belum berjalan secara maksimal," sebutnya.

Berperan Mengurangi Sampah, Pemulung Harus Mendapatkan Perhatian

Kemudian terhadap mereka yang berperan dalam mengurangi sampah seperti Pemulung. Pemulung bisa mengurangi sampah plastik 0,2 kilogram perhari, hal itu sudah sumbangsih yang cukup besar bagi pemerintah.

Namun, mereka harus diakomidir dengan baik diberikan insentif seperti mendata mereka kemudian memberikan tunjangan kesehatan, melakukan cek kesehatan berkala, membuatkan kelompok bagi mereka sehingga bisa diberikan bantuan.

"Itu sudah termasuk bentuk support dari pemerintah agar kelompok kecik ini merasa dapat apresiasi dalam mengurangi sampah terutama plastik. Sebab mereka merupakan akar yang bisa mengurangi sampah plastik di Sumbar ini," jelasnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir