Penyaluran Subsidi Tidak Tepat, DPRD Pasbar Dukung Pertamina Karena Hal Ini

Antrean kendaraan di SPBU Batang Toman, Kecamatan Pasaman untuk mendapatkan BBM bersubsidi
Antrean kendaraan di SPBU Batang Toman, Kecamatan Pasaman untuk mendapatkan BBM bersubsidi (KLIKPOSITIF/Irfan Pasaribu)

PASAMAN BARAT , KLIKPOSITIF -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat , Parizal Hafni menilai langkah yang dilakukan oleh Pertamina untuk mengurangi pasokan BBM Solar bersubsidi sangat beralasan.

"Selama ini terindikasi BBM bersubsidi ini tidak tersalurkan dengan tepat kepada masyarakat si penerima subsidi," katanya kepada KLIKPOSITIF , Rabu (13/11) di Simpang Empat.

baca juga: Puluhan Tahun Hidup di Rumah Tidak Layak Huni, Janda Miskin di Pasbar Ini Butuh Uluran Tangan

Jelas Parizal, terkait langkah pengurangan pasokan kuota BBM Solar ke SPBU dari 16.000 liter ke 8.000 liter tentu harus memiliki data laporan yang beralasan. Misal salah satu SPBU di Pasbar dinilai dari jumlah masyarakat si penerima subsidi yang membutuhkan.

Namun kenyataannya selama ini terindikasi BBM bersubsidi tersebut, disalurkan ke pihak yang tidak berhak seperti disalurkan ke perusahaan dan pengusaha oleh SPBU, yang berakibat si penerima subsidi yang dikhususkan negara tidak kebagian.

baca juga: DPRD Pasbar Pertanyakan Penyusutan Area TPA yang Tinggal 2 Hektare

Menurutnya, problem BBM di Sumatera Barat ini tupoksi dari Pemerintahan Provinsi. "Daerah tidak punya kewenangan, namun kemarin ini kata Wakil Gubernur Sumbar pemerintah provinsi akan panggil pihak pertamina," tutur Parizal Hafni.

"Itu laporan pertamina yang saya dapat dan akan dilihat dulu laporan pertamina oleh Gubernur Sumatera Barat," sambung politikus Partai Gerindra itu.

baca juga: Harga Kopi Tak Stabil, Owner Minang Kajai Specialty Coffee Ini Beralih Profesi

Tindakan Pemda dan DPRD Pasaman Barat menurutnya hanya melaporkan keadaan yang antre dan macet di setiap SPBU yang ada. "Kami hanya melaporkan dan eksekusi nya tetap berada di provinsi, kita tidak bisa karena hanya bisa menerima berapa jumlah minyak datang," terangnya.

Di sisi lain sesal Parizal, selama ini pengawasan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, masyarakat harus mengawasi setiap kendaraan perusahaan yang diisi. "Ini tidak boleh, perusahaan, pemerintah dan pengusaha tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, jika ditemukan laporkan dan tangkap," tegasnya.

baca juga: Idul Adha, Permintaan Kue Bolu dan Cake Meningkat di Pasaman Barat

"Saya harap masyarakat jangan takut, laporkan ke DPRD dan lampirkan bukti-bukti yang ditemukan. Rekan-rekan di DPRD Pasbar komisi 4 akan permasalahkan SPBU yang diluar ketentuan, jika terbukti yang mengambil minyak ini bukan masyarakat si penerima subsidi," ulasnya.

Disamping itu ia menegaskan, kendaraan milik pemerintah (plat merah) tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. "Intinya pemerintah tidak boleh disubsidi, jika ditemukan tangkap dan viralkan saja," pinta Parizal Hafni.

Ia menambahkan, defenisi penerima subsidi ini adalah masyarakat yang kurang mampu, dan kalau mampu tidak perlu disubsidi. "Apa pun itu yang terkait dengan Subsidi, baik Solar, Bensin, Gas dan Pupuk, tidak boleh disalahgunakan. Jika ditemukan laporkan kepada kami, kita akan pidanakan," tutupnya.

[Irfan Pasaribu]

Penulis: Iwan R