Jika Iuran Naik Per Kepala Keluarga Mungkin Tak Memberatkan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menyatakan kenaikan iuran BPJS jika dilakukan per kepala keluarga (KK) mungkin tak akan memberatkan masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menyatakan kenaikan iuran BPJS jika dilakukan per kepala keluarga (KK) mungkin tak akan memberatkan masyarakat. (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menyatakan kenaikan iuran BPJS jika dilakukan per kepala keluarga (KK) mungkin tak akan memberatkan masyarakat. Hal ini dinilai kenaikan per keluarga akan sedikit meringankan dibanding perorangan.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Sitti Izati Azis mengatakan jika iuran itu naik per keluarga mungkin tak akan terlalu memberatkan masyarakat. "Karena yang ditanggung hanya kenaikan satu orang, namun jika kenaikan per orang maka ini tentu sangat memberatkan. Misalnya untuk kelas III yang biasanya membayar Rp25.500 menjadi Rp 42.000. Jika kita hitung normal satu keluarga ada empat orang, maka tiap bulannya mereka harus membayar Rp168.000 yang sebelumnya hanya membayar Rp102.000," katanya.

baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Anda Menunggak? Bayar Segera, Ada Program Keringanan Pembayaran Tunggakan

BACA JUGA: Utang BPJS Kesehatan Perburuk Layanan Kesehatan

"Jika bagi masyarakat yang mendapatkan subsidi, tentu ini sedikit meringankan, namun bagaimana dengan yang mandiri. Kenaikan biaya ini tentu harus juga disesuaikan dengan pendapatan mereka perbulannya. Apakah sudah mencukupi atau belum? Karena banyak biaya lain yang juga harus dipenuhi, seperti listrik, air, dll. Tentunya ini memang harus butuh kajian lagi. Apakah semua masyarakat memiliki penghasilan yang bisa membayar iuran yang dinaikkan ini," jelasnya.

baca juga: BPJS Cabang Payakumbuh: Peserta JKN-KIS yang Nunggak Iuran Bisa Manfaatkan Layanan Relaksasi

Ia berharap pemerintah bersama BPJS mengakaji lagi soal ini. "Mengkaji dari hulu ke hilir soal kenaikan ini. Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang benar atau belum sehingga tak ada pihak-pihak yang dirugikan," tuturnya.

BACA JUGA: Menkeu Soroti Tiga Hal dalam Pengelolaan BPJS

baca juga: Mau Tahu Lakalantas yang Ditanggung BPJS Kesehatan? Berikut Penjelasan BPJS Kesehatan Cabang Padang!

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Kepwil Sumbagteng Jambi, Agung Priyono mengatakan besaran iuran Program JKN-KIS harus di evaluasi dua tahun sekali, maka di tahun 2019 ini pemerintah mengambil kebijakan bahwa iuran Program JKN-KIS harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sehingga terbitlah Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menjadi dasar penyesuaian iuran PBPU menjadi kelas III Rp. 42.000, Kelas II Rp. 110.000 dan kelas I Rp. 160.000. (*)

Penulis: Fitria Marlina