Komisi VIII Dorong Pengelolaan Asrama Haji Secara Profesional

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (DPR)

KLIKPOSITIF -- omisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji agar mampu mengelola asrama haji secara profesional.

Ke depan, Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kemenag untuk membahas opsi pengembangan Asrama Haji secara profesional.

baca juga: Mengaku Selalu Nonton, Ini Kata Mahfud MD Soal Film G30S PKI

“Bagaimana kalau itu grade-nya kita naikan, dengan manajemen yang bagus, gedung yang bagus, kamar yang bagus, sehingga orang tidak minder menginap di Asrama Haji ,” papar Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag di Ruang Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Politisi Fraksi PAN ini merasa miris melihat Asrama Haji yang dibangun dengan anggaran Rp 50 miliar tapi hanya dipakai pada saat musim Haji , setelah itu mangkrak tak terawat dengan baik. Bahkan biaya perawatan asrama sehari-hari harus mengharapkan anggaran dari Pemerintah.

baca juga: Mundur dari KPK, Ini Rencana Febri Diansyah

“Dari pada mangkrak Rp 50 miliar, malu lagi kita. Kalau dibangun sekelas hotel akan menjadi hidup asrama haji , orang bisa menginap tapi syariah,” imbuhnya.

Yandri mengusulkan agar pengelolaan Asrama Haji bisa sekelas hotel berbintang dengan mengedepankan prinsip syariah. Dengan begitu ada banyak manfaat yang bisa didapat, pemeliharaan asrama haji terus berjalan, dan juga bisa menyerap tenaga kerja. Adapun berkenaan dengan payung hukum yang menaungi, legislator dapil Banten itu memastikan Komisi VIII DPR RI akan membahasnya lebih lanjut.

baca juga: Adanya Isu BNPB Mau Dibubarkan, Ketua FPTPRB Angkat Bicara

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI juga meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag untuk segera membentuk UPT Asrama Haji di daerah bagi yang belum berstatus UPT sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi jemaah Haji . Selain itu Komisi VIII DPR RI juga mendesak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan para Kepala UPT Asrama Haji menyediakan sarana dan prasarana di Asrama Haji untuk kaum disabilitas serta untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap jemaah Haji . (*)

Penulis: Eko Fajri