Survei KUB 2019, Penjelasan Kemenag: Tak Ada Daerah Tidak Rukun dan Intoleran

Ketua Tim Survei Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019 Prof Dr. Adlin Sila
Ketua Tim Survei Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019 Prof Dr. Adlin Sila (Kemenag)

KLIKPOSITIF -- Balitbang Diklat Kementerian Agama baru saja merilis survei tentang indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019. Ketua Tim Survei Prof Dr. Adlin Sila menegaskan bahwa temuan survei menunjukan seluruh provinsi di Indonesia indeks kerukunannya tinggi.

"Tidak ada satupun temuan indeks yang menyatakan ada daerah yang tidak rukun atau tidak toleran. Semua daerah rukun dan toleran," tegas Adlin di Jakarta, Jumat (13/12).

baca juga: Per November, Garuda Berhentikan 700 Karyawan Kontrak

Bahwa ada perbedaan indeks antara satu daerah dengan daerah lain, Adlin Sila mengatakan, hal itu lebih pada potret adanya dinamika di masing-masing daerah. Data yang didapat dalam survei ini juga tidak mewakili agama, melainkan area.

"Jadi perbedaan indeks bukan karena agama, tetapi faktor sosial demografis, budaya, dan pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang ada," ujarnya.

baca juga: Kemenperin Dorong IKM Manfaatkan Teknologi Digital

Sehubungan itu, hasil survei ini bukan untuk membandingkan satu daerah dengan daerah lain. "Kerukunan sangat kontekstual, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan," jelasnya.

Adlin Sila mengatakan, indeks KUB yang disurvei Kemenag untuk mengukur persepsi masyarakat tentang indikator-indikator kerukunan, yaitu: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Sehingga, skor indeks tinggi atau rendah diperoleh dari kondisi psikososial masyarakat sebagai hasil dari realitas pengalaman sehari-hari dalam interaksi antar sesama pemeluk agama.

baca juga: Video Polisi Dipukul Intel Masuk 9GAG, Ini Respon Netizen

"Skor indeks akan tinggi ketika masyarakat (responden) tidak ada sedikitpun resistensi pada konsep yang ditanyakan. Sebaliknya, indeks akan rendah ketika banyak masyarakat suatu daerah yang resisten atas item-item yang dipertanyakan," tuturnya.

Secara internal, indeks KUB juga memiliki fungsi untuk menentukan tindakan pemberdayaan yang harus dilakukan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat. "Pun, bisa juga dimanfaatkan Pemda sebagai bahan dalam perumusan kebijakan," tandasnya. (*)

baca juga: Tiga Petinggi Sunda Empire Divonis Dua Tahun

Sumber: Kemenag

Penulis: Eko Fajri