Dinas Perikanan Pessel Dorong Pengusaha Kapal Beri Asuransi untuk ABK

Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Pesisir Selatan, Firdaus
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Pesisir Selatan, Firdaus (istimewa)

PESSEL , KLIKPOSITIF -Dinas Perikanan (DP) Kabupaten Pesisir Selatan , Sumatera Barat mendorong pemilik atau pengusaha kapal untuk mendaftarkan seluruh Anak Buah Kapal ( ABK ) masuk asuransi nelayan. Sebab, dari 18 ribu nelayan yang tercatat, hanya 1.001 yang aktif berasuransi hingga kini.

Data Dinas Perikanan Pesisir Selatan , dari 1.001 yang aktif itu, 916 merupakan premi subsidi dari pemerintah. Sedangkan 85 lainnya merupakan nelayan yang mendaftar jalur mandiri.

baca juga: Pemkab Pessel Terima Hibah Jalan Desa dan Hak Pengelolaan Jaringan SPAM Senilai Rp20,2 Milyar dari Pusat

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan, Firdaus, rendahnya jumlah peserta asuransi nelayan di daerah dipicu minimnya kesadaran sendiri. Sebab, sejak 2015 lalu disosialisasikan, namun tidak banyak yang mendaftar.

" Asuransi ini sangat penting, jadi karena itu kita mendorong pengusaha dan pemilik kapal untuk tidak mengabaikannya. Sebab, kapal di atas 10 GT seharusnya ditanggung oleh pengusaha bagan," ungkapnya kepada KLIKPOSITIF , Rabu, 5 Februari 2020.

baca juga: Tertimpa Reruntuhan Tanah, Seorang Pekerja Bongkar Muat Meninggal di Pessel

Ia mengatakan, untuk program asuransi nelayan, tidak hanya mendaftarkan jalur mandiri, tetapi juga ada yang disubsidi pemerintah setiap tahun.

Katanya, untuk subsidi diatur atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 2/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Premi yang disubsidi pemerintah merupakan nelayan yang menggunakan kapal paling besar berukuran 10 gross tonnage (GT). Sedangkan kapal dengan ukuran 25 GT ke atas itu diwajibkan pada pemilik dan pengusaha kapal.

baca juga: KPU Pessel Dapat Tambahan Anggaran Pusat Rp6 Miliar Untuk Pilkada

"Kalau subsidi hanya premi pendaftaran. Tapi setelah itu bayar sendiri dan setiap tahun ada. Tapi, banyak yang tidak memperpanjang," terangnya.

Ia menjelaskan, sepanjang periode 2018-2019 Pemkab Pessel mendapat kuota premi gratis dari pemerintah pusat sebanyak 1.000. Yang lolos verifikasi hanya 916, dan itulah data yang paling banyak aktif saat ini.

baca juga: Adendum NPHD Pilkada Pessel Ditandatangani, Ini Besarannya

Pertahun katanya, iuran paling tinggi yang dikeluarkan setelah dibayarkan premi pemerintah hanya Rp175 ribu. Sedangkan, untuk jalur mandiri, paling rendah bisa Rp100 ribu. Namun, klaim yang diterima tergantung dari jumlah iuran yang dibayarkan pertahun.

"Andai kata nelayan kita aktif pada iuran Rp 175.000 itu kalau meninggal di laut itu dapat Rp200 juta. Kalau mengalami sakit akibat kecelakaan, itu Rp160 juta," terangnya.

Lanjutnya, penerapan program asuransi perlu menjadi perhatian bagi nelayan setempat. Sebab, asuransi untuk menjamin jiwa sendiri ketika mendapat kecelakaan laut .

"Sebenarnya kalau ingin, tidak terlalu berat. Tapi, kesadaran tadi. Kita tidak bisa berbuat banyak," terangnya.

Sebelumnya, Dinas Perikanan (DP) Pesisir Selatan mencatat dari 139 orang nelayan yang mengalami kecelakaan laut , Rabu 29 Januari 2020 lalu, tidak satu-pun terdaftar sebagai peserta asuransi nelayan di daerah itu.

Dilaporkan, sebanyak 139 orang mengalami kecelakaan tersebut, diantaranya 31 orang nelayan asal Batangkapas, 30 asal Linggo Sari Baganti, 57 asal Koto XI Tarusan dan 21 orang dari Sutera.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Rezka Delpiera