Tanah Ulayat di Sumbar Tak Menghambat Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru

Pengerjaan Jalan Tol Padang-Pekanbaru STH 0-4,2 Kilometer (Padang - Sicincin)
Pengerjaan Jalan Tol Padang-Pekanbaru STH 0-4,2 Kilometer (Padang - Sicincin) (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Persoalan tanah ulayat kerap dijadikan kambing hitam dalam persoalan investasi di Sumatra Barat (Sumbar). Termasuk dalam pembangunan tol Padang-Pekanbaru.

Hal itu pertama kali disampaikan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi saat pada Focus Group Discussion (FGD) Win-win Upaya Percepatan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru dan Dampaknya bagi Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat di Padang, Kamis (27/2).

baca juga: Tiga Ruas Tol Siap Dioperasikan Saat Mudik Lebaran Tahun 2020

Menurutnya, hal yang keliru kalau tanah ulayat sebagai penghambat investasi di Sumbar. Bahkan dari penelitiannya membebaskan lahan di tanah ulayat itu tidaklah sulit.

"Saya membantah kalau tanah ulayat menghambat investasi. Ini bisa merusak citra Sumbar yang notabene dengan masyarakat untuk mufakat," ujarnya.

baca juga: Tol Padang-Pekanbaru, WALHI Sumbar dan Masyarakat Ingin Audiensi dengan Bupati Limapuluh Kota

Dia menjelaskan, ada pendekatan khusus dalam membebaskan tanah ulayat untuk investasi. Bahkan jika bisa melakukan pendekatan bisa selesai dalam sekejap.

"Unsur Minangkabau di Sumbar menjadikan kita bisa melakukan pendekatan kepada ninik mamak dan kaum. Kalau bisa menyentuh mereka urusan selesai," terangnya.

baca juga: 450 Meter Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang - Sicincin Sudah Berwujud Jalan Tol

Hal itu diamini Wagub Sumbar Nasrul Abit. "Benar, tidak ada hambatan sebetulnya dengan tanah ulayat kalau kita berpandai - pandai. Saya sudah mencoba saat menjabat bupati Pesisir Selatan," katanya.

Terkait banyaknya tanah ulayat yang dilewati tol Padang-Pekanbaru, Wagub minta panitia pembebasan lahan bisa melakukan pendekatan kepada unsur ninik mamak dan kaum.

baca juga: Diperingati Presiden, Wagub Sumbar: Tol Padang-Pekanbaru Harus Tuntas 2024

"Pola pikir ini harus kita ubah, sekarang bagaimana pendekatan dengan unsur yang memiliki peran di tanah ulayat," katanya.

Hal yang juga disampaikan Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur. Menurutnya butuh seni dalam meyakinkan pemegang tahan ulayat dan seluruh komponen yang ada di tengah masyarakat.

"Komitmen, komunikasi harus jelas, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan alias tertipu dalam proses pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru. Jika mereka sudah tertipu maka akan sulit," jelasnya.

Untuk itu masyarakat perlu diyakinkan bahwa pembangunan tol untuk mensejahterakan mereka bukan menyesengsarakan.

Pandangan yang sama juga di sampaikan Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh. "Mamikek balam jo balam, pikek puyuah jo puyuah (memikat balam dengan balam, memikat puyuh dengan puyuh). jangan terbalik," katanya dengan ungkapan Minang.

Pribahasa itu, jelasnya, mengkiaskan berpandai - pandai dengan seluruh komponen masyarakat. Serta mencarikan orang atau tokoh yang pas untuk berunding dalam membahas lahan (tanah ulayat).

"Kalau dapat klunya tidak susah kok, tak ada masyarakat kita yang menolak pembangunan. Saya sudah mencobanya," bebernya.

Untuk diketahui, pembangunan tol Padang-Pekanbaru tahap 1 Padang Sicincin (sekarang Padang - Kapalo Hilalang) masih terkendala pembebasan lahan. Panitia pembebasan lahan saat ini masih bekerja agar lahan untuk tol tersedia. Sehingga Hutama Karya Infrastruktur sebagai pelaksana bisa bekerja.

Tol yang menghubungkan Tol Padang-Pekanbaru ini hingga kini masih proses penyelesaian STH 0-4,2 kilometer. Menurut keterangan Pimpinan Proyek PT. Hutama Karya, Ramos Pardede, sekitar 400 meter tol di STH tersebut sudah berbentuk tol .

"Sudah ada yang berbentuk tol dari yang kami kerjakan," katanya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir